Dilema Tenaga Kerja Asing: Data Tak Jelas hingga Revisi Aturan



garda cakrawala - Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal dianggap menjadi momok bagi pekerja Indonesia. Selain itu, kebijakan bebas visa saat ini dinilai dimanfaatkan TKA yang tidak punya keahlian atau buruh kasar nekat masuk ke Indonesia.

"Isu yang sangat strategi dan substansial di negeri ini. Ini isu yang menjadi fokus dan tugas Ombudsman untuk dilakukan investigasi atau kajian khusus, terutama terkait TKA ilegal," kata komisioner Ombudsman, Laode Ida, saat diskusi di gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

Hal itu disampaikan Laode dalam diskusi yang mengambil tema 'Problematika Penempatan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing' tersebut. Diskusi itu mengundang sejumlah pihak. Dalam diskusi itu, sejumlah pihak dihadirkan, yaitu dari Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, DPR, hingga pihak serikat pekerja.

Laode lalu mengatakan permasalahan yang ditemukan dalam kasus TKA ilegal adalah tidak sesuai kompetensi, adanya penyalahgunaan visa kunjungan, perusahaan tidak mempunyai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA). 

Selain itu, Laode menyebut masih banyak TKA tidak memiliki Kartu Izin Terbatas (Kitas) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap).

"Data TKA ilegal masih simpang siur, penanganan belum terkoordinasi secara baik, tindakan pencegahan belum jelas," katanya.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay menyebut pihaknya mewanti-wanti pemerintah sebelum isu TKA merebak. Dia mengaku sudah membentuk Panja TKA ilegal dan melakukan pengawasan terkait TKA serta mengklaim sudah memanggil semua kementerian/lembaga yang terkait, bahkan sudah mengadakan kunjungan kerja.

"Kita sudah ke Provinsi Kepri, Kalimantan, dan menghasilkan rekomendasi. Kita meyakini bahwa rekomendasi itu, kalau dikerjakan sungguh-sungguh, bisa mengurangi TKA ilegal ini, paling tidak bisa mengembalikan otoritas kontrol TKA di Indonesia," ucapnya.

Saleh memaparkan rekomendasi itu salah satunya mendesak (Kemenaker) meningkatkan pengawasan. Saleh juga mendesak agar dibentuk satgas pengawasan TKA Ilegal.

"Ketiga, kami mendesak menindak tegas TKA ilegal yang melakukan pelanggaran imigrasi. Keempat, mendesak Kemenaker untuk merevisi Permenaker Nomor 35 Tahun 2015," ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Dirjen Pengawasan Kemenaker Maruli Apul Hasoloan tidak menyangkal masuknya TKA ilegal. Maruli kemudian menanggapi soal dihapuskannya permenaker yang mewajibkan kemampuan bahasa Indonesia tersebut.

"Soal bahasa memang dihapus, tapi itu kita izin pakai jabatan terbatas dan waktu yang terbatas. Kita dari 2011 ada 77 ribu TKA. Kalau itu bahasa dianggap mendorong meningkatnya TKA, ya belum terbukti. Kita tidak pernah kasih izin bagi TKA uang unskilled," ujar Maruli.

Kemudian Kasubdit Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Hendro Triprasetyo mengatakan pihaknya tidak serta-merta memberikan izin tinggal. Namun keterbatasan jumlah petugas menjadi kendala baginya.

"Tidak serta-merta diberi izin, tapi yang berguna yang masuk ke Indonesia. Namun kita juga ada keterbatasan petugas, tidak semua kantor imigrasi memiliki PPNS. Sehingga untuk mengawasi orang asing ada keterbatasan sekali," ujar Hendro.

Hendro menyebut saat ini pihaknya memaksimalkan pengawasan melalui hotel-hotel. Dia juga memanfaatkan Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sampai di tingkat kecamatan.

"Data yang kita punyai yang kita dapat per 24 Desember 2016, Tiongkok 1.397.055 orang dan keluar 1.454.683. Kami akui masih ada ketidaksamaan data. Overstayer Tiongkok 8.032 orang. Untuk Kitas sebanyak 1.136 orang, dan overstayer China bebas visa 4.053," papar dia.

Hendro juga mengungkapkan kebijakan bebas visa tidak meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Malah kebijakan tersebut menurunkan PNBP.

"Dengan bebas visa, penurunan PNBP 52 persen, sekitar Rp 1 triliun," ujar Hendro.
sumber:detik








Subscribe to receive free email updates: