Ini Langkah Yang Harus Dilakukan untuk Hadapi Kriminalisasi Ulama




garda cakrawalaDirektur NSEAS, Muchtar Effendi Harahap mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh umat Islam untuk menghadapi kriminalisasi ulama yang terjadi belakangan ini.

Menurutnya, umat Islam kelas menengah perkotaan harus terus menerus mengkritisi dan mengecam tentang kriminalisasi ulama oleh rezim kekuasaan Presiden Jokowi.

"Harus melakukan penekanan publik (public pressures) terhadap penguasa negara agar tidak lakukan kriminalisasi, bukan saja terhadap ulama, ustad dan habib, juga siapa saja aktor kritis dan oposisional terhadap penguasa negara," kata Muchtar di Jakarta, Rabu (25/1).

Sementara itu, lanjutnya, perlu ada kampanye publik agar lembaga negara seperti Polri dan TNI tidak menjadi alat bagi penguasa negara untuk menekan rakyat yang tidak mendukung penguasa negara. 

"Polri dan TNI harus didorong untuk kembali pada posisi sebenarnya, yakni alat negara bukan alat penguasa negara," terangnya.  

Menurutnya, kelas menengah perkotaan harus mengupayakan terbentuknya opini publik penolakan kriminalisasi dengan berbagai argumentasi dan rasionalisasi berbasis hukum maupun non hukum.

Tentu sebelumnya harus dibentuk opini publik bahwa Rezim kekuasaan sedang melakukan kriminalisasi ulama dan pemimpin politik Islam dalam rangka mempertahankan kekuasaan mereka pada pilpres 2019 mendatang. 

Dijelaskannya, tekanan publik adalah  satu cara demokratis dan legal untuk mempengaruhi kebijakan  penguasa sehingga tidak melakukan kriminalisasi. 

"Kita ketahui, ummat Islam klas menengah perkotaan  dominan  tidak mendukung politik  Rezim berkuasa, termasuk Ahok sebagai Gubernur DKI karena telah menista Islam. Umat Islam tidak perlu mencemaskan kondisi pribadi dan keluarga ulama yang dikriminalisasi karena sesungguhnya mereka memiliki kemampuan ideologis," pungkasnya.
sumber:rmol






Subscribe to receive free email updates: