Sambil Ngantuk, Pejabat DKI Rapat Tengah Malam di Kereta


garda cakrawalaSuara pluit panjang berbunyi. Kereta mulai menggerakkan rodanya meninggalkan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.
Saat itu, Jumat (13/1/2017) sekitar pukul 22.00. Lebih dari 40 pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menumpangi Kereta Wisata Nusantara itu.
Termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, untuk menggelar rapat kerja.
Sekitar pukul 23.00, rapat langsung digelar di ruang utama.
Ruangan itu terdapat empat buah sofa yang mampu menampung sebanyak 20 orang.
Tampak Sumarsono mengenakan kemeja abu-abu dibalut dengan jaket putih. Ia terlihat menggunakan PC tablet untuk memimpin rapat.
Saat itu, yang hadir antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah; Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Agus Suradika, Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah DKI, Bambang Sugiyono; Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Ozwar Mungkasa, Asisten Biang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Gamal Sinurat; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Tuti Kusumawati; dan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik, Dian Ekowati.
Ruangan itu dibalut dengan ornamen kayu coklat pada dindingnya.
Dua buah meja terlihat tersedia makanan ringan, buah, dan air minum.
Jendela ditutupi dengan gorden bermotif bunga-bunga coklat.
Terdapat juga sebuah televisi berukuran kurang lebih 40 inchi. Bisa digunakan untuk karaoke.
Lampu di ruang rapat terlihat sedikit redup.
Sementara dalam rangkaian itu terdapat tujuh ruangan. Selain ruang utama untuk rapat, ruangan lainnya yaitu balkon, mini bar, kamar tidur (yang diperuntukkan Sumarsono), ruang operator, ruang bagasi, dan ruang toilet.
Satu per satu, para pejabat memaparkan program kerjanya. Suasana tampak santai. Sesekali diselingi canda tawa.
Salah satu pejabat terlihat sesekali tertidur.
Rapat berlangsung hingga sekira pukul 01.00. Para pejabat beberapa langsung menuju gerbong penumpang untuk tidur.
Sementara beberapa menikmati hiburan musik live akustik yang dinyanyikan oleh Agus Suradika.
Lagu-lagu yang dinyanyikan merupakan tembang lama. Seperti lagu-lagu Koes Plus dan Benyamin S.
Bahkan dengan asyiknya bernyanyi bersama.
"Ya  dibawa senang saja bisa nyanyi dan joget bareng temen-temen di sini. Kalau sehari-hari kan mikirin anggaran terus," kata Tuty.
Sedangkan, di gerbong lainnya, juga terdapat beberapa pejabat yang menghibur diri dengab berkaraoke.
Pukul 02.00, mereka langsung beristirahat dan tidur di gerbong masing-masing.
Setibanya di Yogyakarta, Sabtu (14/1/2017) acara dilanjutkan dengan istirahat di hotel.
Kemudian pukul 10.00 pejabat beralih ke Candi Borobudur.
Mereka menaiki anak tangga untuk melihat langsung keindahan susunan batu di candi tersebut.
Seusai dari Candi Borobudur, mereka melanjutkan acara ke D'Mata de arca Statue Art Museum.
Sebuah seni berfoto tiga dimensi di XT Square, Umbulharjo.
Lalu, pada malam hari, mereka ke Keraton Bangsal Sri Manganti.
Untuk bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Keesokan harinya, Minggu (15/1/2017) pagi, para pejabat kembali ke Jakarta. Namun, rapat kembali digelar saat perjalanan pulang tersebut.
Sementara itu, Saefullah, ini adalah pengalaman kali pertama rapat di dalam kereta.
Ia pun melihat para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), senang mengikuti rapat tersebut.
"Lumayan juga 10 jam. Kelihatannya Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Badan, Wali Kota, seneng-seneng aja. Sehingga kita berharap ada kesamaan nasib, perjuangan, engan memanfaatkan hari libur untuk bekerja. Ini juga jarang-jarang," kata Saefullah.
Dana yang digunakan untuk perjalanan tersebut, lanjut Saefullah, menggunakan dana pribadi.
Dengan membayar Rp 7 juta setiap Kepala SKPD. Namun, sebenarnya, bisa saja menggunakan anggaran perjalanan dinas.
"Sebetulnya kalau mau pakai uang dinas ini boleh. Karena kita ke Jogja juga ketemu pemerintah Jogja, dengan pak Sultan. Jadi ini boleh kalau mau pakai uang perjalanan dinas. Tapi tidak digunakan teman-teman. Takut ada salah persepsi. Sementara masyarakat Jakarta berjuang, para pejabatnya seneng-seneng. Nah kami nggak mau dibilang seperti itu," katanya.
Hasil rapat
Sedangkan, Sumarsono, mengatakan terdapat beberapa hasil dari rapat yang digelar di atas kereta tersebut.
Salah satunya, rencana untuk mengajukan usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut pria yang kerap disapa Soni itu, perlu beberapa poin penting untuk mempertajam dalam revisi tersebut.
"Yang pertama, kalau kita di Yogyakarta kita mau belajar keistimewaan Yogyakarta. Seperti di Papua dan Aceh ada kekhususan, namanya otonomi khusus. Setiap kekhususan itu ada dana dari pusat, karena definisi kekhususan dua daerah sudah bisa kita definisikan. Sayangnya, di Jakarta ini kita tidak bisa mendefinisikan kekhususan Jakarta sebagai ibu kota negara,” kata Soni.
Pasalnya, lanjut Soni, dalam UU No 29 Tahun 2007 beluma ada defininisi kekhususan Kota Jakarta sebagai Ibu Kota negara secara tajam. Dimana dalam undang-undang itu tidak ada definisi yang spesifik kekhususan Jakarta.
Salah satunya, agar bisa mendapatkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat.
"Selama ini, seluruh pembiayaan pembangunan di Jakarta tidak mungkin bisa dibiayai hanya melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI saja. Karena selain, anggarannya tidak cukup, juga karena sering tumpang tindih dengan program dari pemerintah pusat," katanya.
Salah satunya, seperti pembangunan terminal, jalan, dan pelabuhan.
Selain itu, harus ada. kejelasan mengenai pembagian kewenangan pusat dan daerah. Termasuk dukungan pembiayaan pusat kepada DKI Jakarta untuk menangani urusan-urusan yang menjadi kewenangan pusat.
"Selain itu, juga perlu dimasukkan aturan mengenai operasionalisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Apakah RT dan RW masuk perangkat kelurahan atau kecamatan, atau termasuk lapisan tersendiri. Begitu juga dengan organisasi kelembagaan masyarakat bagaimana nyambung-nya dengan RT dan RW. Ini yang belum diatur dan ada dalam UU No 29/2007,” katany.
Karena selama ini payung hukum yang mengatur keberadaan RT dan RW dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
"Kami akan buat Perda tentang RT dan RW di DKI agar lebih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena kalau hanya Pergub, kita pandang lemah karena bisa diganti setiap bulan. Makanya, mau kita tarik menjadi Perda tentang RT dan RW. Dasar hukumnya jadi Perda," katanya.





Subscribe to receive free email updates: