29.000 Personel TNI dan Polri Siap Jaga Pemilukada DKI Jakarta

Loading...


garda cakrawala  -- Jajaran Polda Metro Jaya dan TNI akan mengerahkan 29.000 personel untuk mengamankan jalannya Pemilukada DKI Jakarta pada Rabu (15/2) mendatang.
Penambahan jumlah personel sebanyak 5.000 dirasa perlu dilakukan karena melihat kondisi Ibukota Jakarta saat ini.
Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan puluhan ribu personel untuk mengamankan proses pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Pasukan tersebut merupakan personel dari Polri dan TNI.
"Banyak banget. Kodam jaya tambah lagi tadi tuh. Kemarin 5 000 saya minta tambahan lagi empat SSK, jadi 5.500. Dari kami ada 23.468. Jadi hampir 29 Ribu siap mengamankan," kata Iriawan saat menyambangi Markas Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Senin (13/2).
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menjelang Pemilu gubernur DKI Jakarta.
Pertama, kata dia, yang perlu menjadi perhatian adalah adanya indikasi beberapa pihak yang menekan masyarakat untuk memilih pasangan tersebut.
"Saat ini yang kami garis bawahi, substansi yang paling penting adalah pertama adanya indikasi penekanan pada pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Itu tak boleh, ancamannya ada," ucapnya.
Selain itu, lanjut Irawan, pihaknya juga sudah mendengar bahwa saat ini sudah ada politik uang.
Karena itu, polisi nantinya akan menggelar operasi tangkap tangan (money Politik-red). Jika tim OTT money politic menemukan adanya transaksi dalam bentuk uang atau barang lainnya terkait pemilihan, pemberinya akan dikenakan Pasal 187 UU Pemilukada dengan ancaman hukuman dari 36 hingga 72 bulan.
Penerimanya juga diproses dengan pasal 187b dengan ancaman hukuman 32 hingga 72 bulan.
"Kedua, money politik kami mendengar ada informasi. Sebab itu kami membentuk operasi tangkap tangan money politik. Dan undang-undang mengatur demikian," kata dia.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan, melakukan rapat koordinasi pilkada bersama Panglima Kodam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah poin imbauan kepada warga terkait pencoblosan pada Rabu (15/2/2017) lusa.
Iriawan mengimbau bahwa sesuai prinsip demokrasi, jaminan hak asasi manusia, dan pemilihan yang bebas dan jujur, warga DKI diminta datang ke TPS pada hari pencoblosan dan menggunakan hak pilihnya.
"Tentunya Polda Metro dibantu dengan unsur TNI berkomitmen menjamin keamanan dan ketertiban pemilihan yang akan kita laksanakan," kata Iriawan.
Kedua, dia meminta agar pada masa tenang, tidak ada pasangan calon yang melaksanakan kampanye.
Iriawan mengatakan, pasangan calon yang melakukannya akan dijerat dengan Pasal 187 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada. Ancaman hukumannya paling singkat 15 hari penjara dan paling lama tiga bulan.
"Yang ketiga agar pada hari pencoblosan, yaitu Rabu, 15 Februari 2017, tidak ada yang melakukan ancaman atau kekerasan, dan mengahalang-halangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya," kata dia.
Jika ada yang terbukti menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya akan dijerat dengan Pasal 182a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan.





loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...