Ahok Gagal, Jakarta Butuh Gubernur Yang Bisa Atasi Pengangguran




garda cakrawala Jargon kampanye calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menitikberatkan pada kerja...kerja...kerja, dianggap hanya retorika tanpa makna.

Begitu disampaikan pengamat Politik dari Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap melalui pesan elektronik, Minggu (26/2).

Dia juga menyebut selama Ahok berkuasa telah terbukti gagal memangkas angka pengangguran di ibukota.

Soal angka pengangguran, Muchtar membandingkannya pada masa DKI Jakarta dipimpin Fauzi Bowo (Foke). Menurutnya, di era Foke berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, tingkat pengangguran sebesar 12,15 persen pada tahun 2009, lalu menurun menjadi 11,05 persen (2010), 10,80 persen (2011), dan 9,87 persen (2012). 

"Pada masa Foke, tingkat pengangguran masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 12-14 persen," kata Muchtar.

Beragam upaya Foke menurunkan tingkat pengangguran, antara lain menyediakan dana bergulir untuk usaha mikro, dana kegiatan fisik dan dana kegiatan sosial di tiap kelurahan dan RW. Hingga 2010 jumlah penerima manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) mencapai 50.731 orang yang tersebar di 194 kelurahan. 

Hingga 2011, Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK) menyalurkan dana bergulir kepada 250 Koperasi Desa Keuangan (KJK) dengan jumlah pemanfaat mencapai 89.999 orang.

Upaya lain yang dilakukan Foke, kata Muchtar, yakni tidak melakukan penggusuran paksa rakyat miskin strata bawah di kawasan permukiman kumuh. 

Foke justru melakukan peremajaan/penataan permukiman kumuh dan pemberadayaan masyarakat melalui Program MHT Plus. Dari 416 RW Kumuh diidentifikasi BPS, dalam kurun waktu empat tahun terakhir era Foke, telah ditangani 259 RW kumuh.

"Foke tidak menggusur paksa rakyat, sehingga tidak menambah jumlah rakyat menganggur," kata Muchtar.

Sementara di era Ahok angka pengangguran menurun dari 9,87 persen dari tahun 2012 menjadi 9,02 persen pada tahun 2013, 8,47 persen (2014), 8,36 persen (Februari 2015) dan 7,23 persen (Agustus 2015). Namun masih jauh di atas rata-rata pengangguran nasional, yakni 5,92 persen (2013), 5,94 persen (2014), dan 6,18 persen (2015).

Muchtar mengatakan, semestinya pengangguran di era Ahok bisa jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan APBD DKI meningkat hampir 100 persen dari Rp 36,021 triliun pada tahun 2012 menjadi sekitar Rp 67,1 triliun pada tahun 2015. Artinya terjadi dua kali lipat penambahan APBD sejak era Foke.

Dalam memimpin DKI, kata dia, Ahok memiliki gaya yang berbeda dengan Foke. Dimana Foke melakukan peremajaan/penataan pemukiman kumuh dan pemberadayaan masyarakat melalui Program MHT Plus, sedangkan Ahok dikenal tukang gusur. 

Ahok menggusur paksa rakyat jelata di kawasan pemukiman kumuh dan pedagang kaki lima, bahkan di lokasi kawasan pemukiman dan perumahan. Penggusuran ini menyebabkan bertambahnya jumlah orang menganggur.

Berdasarkan data LBH Jakarta, sejak Januari hingga Agustus 2015, ada 3.433 kepala keluarga (KK) dan 433 unit usaha menjadi korban gusur paksa berada di 30 titik di wilayah DKI. 

Jumlah ini makin bertambah pada 2016, termasuk penggusuran rakyat Kalijido dan Luar Batang (Jakarta Utara), Bukit Duri (Jakarta Timur), Jalan Rawajati (Jakarta Selatan), dan lain-lain.

"Rakyat DKI butuh gubernur baru, yang bisa mengatasi masalah pengangguran," pungkas Muchtar. 




Subscribe to receive free email updates: