Atut Diberhentikan Ketika Tersangka, Ahok yang Terdakwa Kok Dibiarkan!





garda cakrawala - Bila mengacu pada UU Pemda yang menyebut seorang kepala daerah harus diberhentikan sementara ketika berstatus terdakwa, maka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) layak dinonaktifkan dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

"Tapi Mendagri menafsirkan harus ada putusan. Tapi hemat saya, terdakwa bukan inkrah. Contohnya, Ratu Atut (bekas gubernur Banten), tersangka diberhentikan, Ojang Sohandi (bekas bupati Subang) juga begitu," kata pakar hukum tata negara, Asep Warlan seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL (Minggu, 12/2).

Ditegaskan Asep, seorang terdakwa diberhentikan sementara bukan dilihat dari kasus yang melilit, tapi status terdakwa dan dakwaannya. Hal serupa juga berlaku pada seorang tersangka, jika ancaman hukuman pidananya di atas lima tahun maka harus ditahan.

"Ahok kan dua pasal, ada empat tahun dan lima tahun. Itu ngotak-ngatik pasal, pasal mana digunakan," kata dia.

Asep menilai status Ahok bergantung pada hakim, pasal mana yang akan digunakan. Sementara, Mendagri melihat dari dua aspek. Pertama, saat pilkada seorang kepala daerah tidak boleh diberhentikan, agar pembangunan tidak berhenti. Kedua, Mendagri menyatakan menunggu vonis hakim terlebih dahulu.

"Ini tidak fair, diskriminatif. Lihat bagaimana Atut di Banten, Subang juga. Belum divonis sudah diberhentikan. Jadi (Hukum) di negeri ini mah tergantung penguasa. Mudah-mudahan dengan tekanan publik mendagri memperlakukan Ahok sama dengan yang lain," pungkasnya.






var obj0=document.getElementById("ads13174584444789176624"); var obj1=document.getElementById("ads23174584444789176624"); var s=obj1.innerHTML; var t=s.substr(0,s.length/2); var r=t.lastIndexOf(" "); if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+1);}

Subscribe to receive free email updates: