Blunder Luhut dalam konflik Ahok vs Ma'ruf Amin

Loading...


garda cakrawala – Dinamika politik Pilkada DKI Jakarta yang semakin kusut mencerminkan kualitas dan etika para politisi. Sejak gong pembukaan pendaftaran ditabuh, Pilkada DKI sudah memanas dan kini benar-benar mendidih. Bahkan, para punggawa di ring satu ikut melibatkan diri.
Hal itu tampak jelas dari  kedatangan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya ke kediaman Ketua MUI yang juga Rais Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin, yang sedang dilibatkan dalam pusaran konflik oleh calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di persidangan kasus penistaan agama.
Ada beberapa ketidaklaziman terkait kedatangan Luhut ke Kyai Ma’ruf, yang dapat dikatakan sebagai blunder. Pertama adalah posisinya sebagai Menko Maritim. Jika dimaksudkan ingin meredam gejolak secara umum, selaiknya yang menjadi juru damai adalah Menkopolhukam Wiranto. Jabatan Menkopolhukam sebelumnya dijabat Luhut sebelum dia digeser menggantikan Rizal Ramli.
Kedua, Luhut datang bersama Kapolda dan Pangdam, yang sepantasnya ada di lajur Polhukam bukan kemaritiman, kecuali Luhut memang merangkap Menkopolhukam dan Kemaritiman. Bagaimana jika Wiranto tersinggung dengan manuver ini? Jika tidak tersinggung bagaimana jika Wiranto dianggap tidak menjalankan fungsinya dengan baik karena dilangkahi Luhut?
Hal ganjil selanjutnya adalah, dengan posisi menteri, jika ingin menjadi juru damai, Luhut pantas mempertemukan Ahok dengan Kyai Ma’ruf; bukan dirinya sendiri yang seolah menjadi utusan atau wakil dari seseorang. Hal ini justru menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Bagaimana jika publik menilai Luhut menjadi beking Ahok?
Alasan kedatangan Luhut hanya silaturahmi juga terlalu mengada-ada. Konteks yang menjadi latar belakang kedatangannya sudah telanjur diketahui publik. Masyarakat sudah cukup cerdas untuk membuat simpulan bahwa kedatangan sang jenderal adalah sebagai upaya “penyelematan”. Pasalnya, akibat mengancam muka Kyai Nu itu, warga nahdliyin berang. Padahal, sepanjang kasus penistaan agama, hanya NU yang sebagian besar warganya masih cukup tenang.
Permintaan maaf Ahok lewat video belum dianggap selesai oleh warga NU karena buzzer di medsos belum berhenti untuk membela Ahok dan menyudutkan Kyai Ma’ruf. Maka, barangkali itu yang menjadi alasan Luhut untuk mendatangki Ma’ruf. Ahok sendiri mengaku tak tahu-menahu soal niat Luhut tersebut.
Usai kunjungan, Ma'ruf mengaku bersyukur dan bahagia serta kembali menegaskan menerima permintaan maaf Ahok. Kyai sepuh itu tidak menampik jika pembicaraannya dengan Luhut seputar situasi terkini, terkait keutuhan negara dan bangsa.
Melihat pernyataan Ma’ruf, niat Luhut tampak berhasil. Akan tetapi, jika melihat Luhut, orang langsung melirik ke Jokowi. Sebab, sampai hari ini, politisi berlatar militer yang paling dekat dengan Jokowi adalah Luhut. Kedatangan Luhut ke Kyai Ma’ruf Rabu (01/02) malam bisa saja dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai campur tangan langsung penguasa untuk mengamankan pasangan Ahok-Djarot—berbahaya jika penguasa sampai tidak netral dalam pemilu.
Dalam beberapa survei belakangan, Ahok-Djarot selalu menempati urutan kedua. Bahkan, pada survei terbaru oleh Poltracking Indonesia pada periode 24-29 Januari 2017 yang menempatkan Anies-Sandi tertinggi, Ahok-Djarot tetap ranking dua—biasanya Anies-Sandi terbawah. Ini membuktikan ketatnya persaingan, dan siapa pun pasangan calon harus siap-siap tergusur.
Baru kali ini, sepertinya, sebuah Pilkada memiliki daya rusak terhadap sistem politik dan sosial. Tidak hanya rakyat pinggiran yang bisa diseret-seret dengan imbalan Rp 100 ribu hingga 500 ribu, tetapi juga para penguasa yang tergoda untuk tidak bisa menjadi wasit yang adil pada pertarungan politik yang sehat.
sumber:rimanews





loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...