FKDM DKI Jakarta sarankan MUI dan PBNU Tempuh Jalur Hukum ke Ahok




garda cakrawala Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, M Rico Sinaga menyarankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pelecehan yang dilakukan terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap KH Ma'ruf Amin.

Menurut Rico, proses hukum terhadap Ahok tersebut untuk menjunjung supremasi hukum. Apalagi perilaku pria asal Belitung Timur itu kerap menciptakan kegaduhan publik.

"Secara personal, Kiai Ma’ruf boleh memaafkan, tapi MUI dan PBNU harus membawa persoalan itu ke ranah hukum. MUI itu lembaga, maka Ahok harus diseret ke pengadilan atas perlakuan yang tidak baik saat persidangan lalu," kata Rico di Kantor FKDM, Jalan Letjen Soeprapto, Jakarta Pusat, Jumat (3/2).

Rico mendorong penegakan hukum di Indonesia tidak boleh pandang bulu. Menurutnya, Jakarta khususnya harus kondusif.

"Hukum harus jadi panglima," ujar Rico.

Sebelumnya, Rico pernah mengatakan bahwa kegaduhan yang belakangan timbul jelas merupakan ulah Ahok saat masih aktif menjadi gubernur DKI.

Hal itu diungkapkan Rico dalam rapat Koordinasi Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) beberapa waktu lalu.

Rico juga meminta penegakan hukum dalam kasus dugaan penistaan agama tidak diintervensi oleh siapapun, termasuk Presiden Joko Widodo.

"Kebenaran apapun menurut hukum ada di pengadilan, bukan dengan siapa-siapa, termasuk bukan dengan presiden sekalipun," tegas Rico.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid mengungkapkan, dalam persidangan perkara Ahok, tim pengacara terdakwa telah memperlakukan saksi dengan tidak mengindahkan nilai-nilai etika dan kesantunan.

Zainut menilai, selama persidangan, tim pengacara Ahok tidak fokus pada substansi materi yang diterangkan saksi, sehingga tim pengacara dalam menggali informasi dari saksi cenderung mengaitkan dengan hal-hal yang tidak pantas.

Zainut juga menuturkan tim pengacara Ahok cenderung menekan dan melecehkan kebenaran keterangan saksi.

“Saksi diposisikan sebagai pemberi keterangan palsu," cetus Zainut.

Diketahui,  Ahok dan tim kuasa hukumnya diduga melecehkan Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin dalam sidang kasus penistaan agama yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (31/1) kemarin.
sumber:rmol







var obj0=document.getElementById("ads1236090724085922233"); var obj1=document.getElementById("ads2236090724085922233"); var s=obj1.innerHTML; var t=s.substr(0,s.length/2); var r=t.lastIndexOf(" "); if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+1);}

Subscribe to receive free email updates: