Lima Fraksi DPRD DKI Boikot Pemprov DKI



garda cakrawala -- Lima fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta memboikot Pemprov DKI Jakarta.
Aksi boikot itu direalisasikan dengan menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.
Lima fraksi di DPRD DKI Jakarta tersebut yaitu Fraksi PKS, PPP, PKB, Gerindra, dan Fraksi PAN-Demokrat.
"Sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah, Ahok yang sudah menjadi terdakwa harusnya diberhentikan. Tapi sampai sekarang Kemendagri tidak memberikan kejelasan status Ahok tersebut," kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dalam konferensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/2).
"Padahal banyak pakar hukum yang telah menyatakan bahwa Ahok yang sudah berstatus sebagai terdakwa seharusnya diberhentikan ketika masa cutinya sudah habis," katanya.
Oleh karena itu pihaknya akan bersurat kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dan Presiden Joko Widodo untuk menanyakan kejelasan Ahok sebagai gubernur dengan status terdakwa.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan harus ada status yang jelas karena status Ahok yang saat ini juga sebagai terdakwa pada kasus dugaan penodaan agama.
Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.
"Selama tidak ada statusnya, kami tidak akan mau membahas apa pun, tidak ada rapat kerja, tidak ada kegiatan lain-lain dengan eksekutif," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/2).
Triwisaksana menambahkan, kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok, seperti pergub, cacat hukum atau tidak.Dia menilai, serah terima jabatan (sertijab) yang dilakukan Ahok dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tak menjelaskan apa pun terkait status Ahok.
Guna mempercepat kejelasan status itu, DPRD DKI Jakarta akan segera menyurati Kemendagri dan Presiden Jokowi untuk meminta status Ahok sebagai Gubernur DKI dipertegas.
"Kan kami takutnya cacat hukum, makanya menurut kami lebih baik dijelaskan. Ya kan kami tanya ke Kemendagri nanti jawabannya apa, itu saja. Kalau non-aktif kan ya tinggal pilih Plt-nya siapa," ujar Triwisaksana.
Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Orda) DKI Jakarta menjelaskan, Kemendagri masih menunggu sidang tuntutan Ahok sebelum menentukan apakah Ahok dinonaktifkan atau tidak sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Enggan komentar
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok enggan mengomentari adanya aksi boikot yang dilakukan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Ahok enggan berkomentar karena keputusan aktif atau tidaknya dia sebagai Gubernur DKI di luar kewenangannya.
"Aku nggak tahu, saya nggak tahu. Itu bukan wewenang saya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin 






Subscribe to receive free email updates: