Tak Berhentikan Ahok, Presiden Melanggar Hukum?

Loading...



H Ikhsan Abdullah SH MH Praktisi Hukum pada Kantor Law Firm H Ikhsan Abdullah & Partners
 
garda cakrawalaPresiden Jokowi sedang mempertontonkan pembangkangannya kepada hukum. Sabtu 11 Februari 2017 lalu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah aktif kembali sebagai gubernur DKI Jakarta setelah kurang lebih 3,5 bulan menjalani masa cuti.

Sesuai ketentuan UU Pilkada, Ahok sebagai gubernur petahana harus cuti bila mengikuti pencalonan kembali sebagai calon gubernur. Namun sesuai ketentuan UU Pemerintah Daerah, gubernur dalam status terdakwa dan diancam hukuman lima tahun atau lebih maka harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai gubernur. 

Hal itu diatur sangat jelas dalam Pasal 83 ayat 1 dan 2. Namun pada pelaksanaannya, presiden tidak mengindahkan ketentuan undang-undang tersebut yang seharusnya dijalankan dengan semestinya, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan adil dan berkepastian.

Sesuai prinsip equality before the law sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 UUD 45, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintahan. Inilah yang harus dilaksanakan oleh Jokowi sebagai presiden RI.

Dengan tidak melaksanakan kewajibannya menegakkan konstitusi negara, Jokowi bukan saja melanggar konstitusi RI, yakni UUD ’45, namun sekaligus juga sedang mempertontonkan pembangkangannya terhadap hukum dan prinsip antidiskriminasi.

Persoalan pemberhentian kepala daerah adalah ruang lingkup hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Perangkat hukum yang dijadikan acuan berdasarkan pada ketentuan UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini sebagai konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechts staat) dan bukan negara atas dasar kekuasaan (macht staat).

Pemberhentian Ahok sebagai kepala daerah, murni harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan undang-undang. Inilah konsekuensi dari pilihan negara hukum dan bukan atas dasar kekuasaan. Itu bunyi Penjelasan UUD 1945. 

Terjadinya intervensi politik terhadap hukum dalam kasus Ahok yang aktif kembali sebagai gubernur, men-down grade kedudukan negara hukum dan berpotensi menyebabkan kegaduhan masyarakat yang berujung pada keadaan masyarakat yang tidak stabil dan dapat bereskalasi luas sehingga situasi menjadi tidak stabil (instabilitas) nasional.

Setidaknya terdapat tiga ketentuan hukum terkait dalam kasus aktifnya kembali Ahok sebagai gubernur definitif yaitu; (1) UU Nomor 10/2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, (2) UU Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah, dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. 

Aktifnya kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta secara definitif, menimbulkan persoalan hukum yang amat kompleks dan menciptakan kegaduhan baru dari sisi hukum dan politik, maka DPR harus segera melaksanakan fungsi kontrolnya atas pelanggaran serius yang dilakukan oleh mendagri dan presiden terhadap ketentuan UU tersebut, agar jangan sampai masyarakat akan melakukan ikhtiar sendiri-sendiri untuk menegakkan hukum dengan caranya sendiri (anarkis). 

Tentu saja hal itu sesuatu yang harus dihindari. Jalan terbaik tentu harus membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji.

Ada baiknya kita cek kembali UU Pemilihan Kepala Daerah, yakni UU Nomor 23/2014. Pasal 83 ayat 1 yang menegaskan bahwa “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
sindo





loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...