Tiga Opsi Rekomendasi Ombudsman kepada Presiden Jokowi Soal Ahok

Loading...


garda cakrawla -- Perihal diaktifkannya terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta terus menuai pro kontra.
Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik, akan mengkaji apakah ada dampak kepada publik atas polemik pengaktifan gubernur petahana itu.
"Kita akan periksa apakah ada potensi damage (kerusakan) jika Ahok diaktifkan kembali, apakah itu ada dampak bagi pelayanan publik. Dalam proses ini, kami belum keluarkan pedapat institusi," ujar Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih, di Jakarta, Sabtu (18/2/2017).
Alamsyah menjelaskan tiga opsi yang akan dianjurkan kepada Presiden Joko Widodo, jika nantinya ada potensi gangguan terhadap pelayanan publik.
"Kita tengah kaji tiga opsi, pertama diberhentikan, kemudian tidak diberhentikan, tapi skema kewenangan administratif diamankan misalnya diserahkan ke wakilnya, atau tidak diberhentikan sama sekali. Nanti kan presiden bisa menentukan," katanya.
Mengingat waktu yang dimiliki tak banyak karena berdekatan dengan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Ombudsman pun akan mempertimbangkan risiko dan dampak terhadap pelayanan publik di DKI Jakarta.
"Bagi Ombudsman yang paling penting adalah kepentingan warga DKI. Jadi sebelum putaran kedua (pilkada) ini selesai, Ombudsman sudah mengeluarkan saran," katanya.
Sebelumnya, keputusan pemerintah mengakifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta usai menjalani cuti kampanye Pilkada DKI, mendapat protes dari sejumlah Fraksi di DPR.
Empat fraksi itu adalah PKS, Demokrat, Gerindra, dan PAN.
Mereka telah mengajukan hak angket terkait keputusan tersebut. 



loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...