Impor Kepala Cangkul Bukti Industri Nasional Belum Terintegrasi


garda cakrawala Sektor pertanian saat ini belum mandiri sepenuhnya.
Dicontohkan pengamat ekonomi pertanian dan lingkungan Institut Pertanian Bogor, Ricky Avenzora, hal sederhana terkait alat-alat pertanian saja harus impor. 


"Kasus impor kepala cangkul beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik dan jadi bukti industri nasional masih belum terintegrasi dari hulu ke hilir," terang Ricky melalui rilis persnya, Senin (20/3).


Ironinya, baja yang kebutuhan produksi cangkul industri dalam negeri tak tersedia. 


Catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), papar dia, pemerintah mengimpor kepala cangkul sebanyak 86.160 unit melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Jumlah tersebut sebesar 5,7 persen dari keseluruhan izin impor yang diberikan Kemendag sebanyak 1,5 juta unit. 


Sementara itu kebutuhan cangkul nasional rata-rata sebesar 10 juta unit per tahun dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. 


Ia menilai, diperlukan pembenahan menyeluruh baik dari sisi data maupun kebijakan pertanian yang berkaitan dengan industri, untuk mendukung pertanian dan industri nasional. Karena sejatinya, Ricky mengingatkan Indonesia sudah mumpuni dalam hal memperkuat sektor pertanian.


"Jangankan untuk memproduksi cangkul, jauh lebih dari itu bangsa Indonesia sudah lama mampu menciptakan berbagai prasyarat memperkuat sektor pertanian," terangnya. 


Namun sayangnya, para politisi dan elit pimpinan setiap rezim pemerintah dalam Era Reformasi ini telah semakin sesat pikir dan kehilangan moral dari tahun ke tahun. 


"Pikiran mereka tidak lagi tergolong pendek sejengkal, melainkan hanya pendek seruas jari 'kelingking-berkait'," tegas Ricky, yang juga dosen Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).


Fenomena impor cangkul itu juga menurut dia, bisa memberi sinyal tidak sinkronnya berbagai lembaga kementerian dan perusahaan BUMN dalam mendukung industri dan pertanian nasional. 


Ricky menekankan, political orietation dan political will dalam membangun pertanian seyogyanya tidak boleh lekang oleh perubahan rezim pemerintah, juga paradigma modernisasi dan teknologi.


Setiap petani, baik pada tataran individu maupun komunal, beserta satuan ruang yang menjadi tempat tercipta dan terjadinya rangkaian dinamika pertanian, harus menjadi subjek utama yang selalu dijaga, diperkokoh dan diperbesar eksistensinya. 


Pertanian haruslah bukan hanya dimaknai sebagai sektor pembangunan, bukan pula hanya sebagai komoditas ekonomi, maupun hanya sebagai cultural history saja, tapi sebagai soko-guru kehidupan.


"Jika kita semua mampu menyadari hakekat tersebut, maka berikutnya kita semua juga harus sepakat bahwa suatu soko-guru haruslah dijaga, dirawat dan terus diperbesar serta diperkokoh eksistensinya," tandasnya.rmol



var obj0=document.getElementById("ads15458034501567955380"); var obj1=document.getElementById("ads25458034501567955380"); var s=obj1.innerHTML; var t=s.substr(0,s.length/2); var r=t.lastIndexOf(" "); if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+1);}

Subscribe to receive free email updates: