Jokowi Belum Tugaskan Menteri, Kursi Buat PDIP Masih Digantung


garda cakrawalaLagi-lagi, proses revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 molor. Penyebabnya, DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai menteri yang ditugaskan untuk membahas revisi itu bersama Dewan.
Padahal, tujuan utama revisi adalah mengakomodir PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 untuk menduduki kursi pimpinan DPR dan MPR. PDIP adalah partai di mana Presiden Joko Widodo “bertugas”.
Wacana revisi ini sudah dimulai sejak Desember 2016. Awalnya, PDIP menargetkan revisi bisa selesai bulan itu juga. Tapi, karena memasuki masa reses, revisi ditunda sampai pertengahan Januari saat DPR kembali bersidang.
Di akhir Januari kemarin, rencana revisi ini sudah disahkan rapat paripurna sebagai RUU inisiatif Dewan. Proses selanjutnya adalah pembahasan di Badan Legislatif (Baleg). Namun pembahasan tidak bisa segera dilakukan karena Surpres mengenai pihak pemerintah yang akan ikut membahas revisi itu belum juga diterima Dewan. Sampai DPR kembali memasuki reses pada 24 Februari kemarin, surat itu belum juga datang.
Meski begitu, PDIP masih berusaha menjaga asa. Partai binaan Megawati Soekarnoputri itu yakin, revisi hanya masalah waktu karena semua elemen sudah berkomitmen untuk melakukannya.
“Untuk (revisi) UU MD3, Surpres-nya belum masuk. Ini masalah teknis saja. Komitmen fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah terkait revisi ini tidak berubah,” tutur Wakil Ketua Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan.
Menurut Hendrawan, keterlambatan Surpres revisi UU MD3 disebabkan oleh segudang draf RUU yang sedang dibahas pemerintah dan DPR. Terakhir, konsentrasi pemerintah dan DPR disita pembahasan RUU Pemilu dan RUU Terorisme. [ald] | RMOL




Subscribe to receive free email updates: