Ketua KPK Tanggapi Serangan Fahri Hamzah:"Kalau saya misalkan perlu dipanggil ke pengadilan, saya siap memberikan kesaksian

Loading...


garda cakrawala - Ketua KPK Agus Rahardjo menepis 'serangan balik' Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Ia membantah tuduhan Fahri. Agus memastikan dirinya tidak pernah ikut melakukan lobi-lobi proyek e-KTP sewaktu masih menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Agus pun menegaskan tidak ada konflik kepentingan dalam pengusutan kasus korupsi e-KTP yang dilakukan KPK.
Bahkan ia siap memberikan kesaksian bila diperlukan.
"Kalau saya misalkan perlu dipanggil ke pengadilan, saya siap memberikan kesaksian. Ini semuanya sudah di pengadilan, ya mari kita buktikan di pengadilan," ucap Agus di Jakarta, Rabu (15/3). 
"Saya pesan begini, setiap kali ada tersangka kasus korupsi kok dibelain. Itu juga mungkin nggak tepat, ya. Jadi mari kita bangsa dan negara ini bersama-sama, ya korupsi harus kita hilangkan dari negara kita lah. Jadi langkah KPK jangan dihalangi seperti itu," lanjutnya.
Agus mengaku, ketika menjabat Kepala LKPP ia tidak pernah melobi untuk memenangkan suatu proyek.
Ia pun tidak mengetahui jumlah peserta konsorsium yang ikut dalam proyek e-KTP. S
elebihnya, Agus enggan memberikan komentar lebih jauh. Terlebih kasus ini telah masuk ke dalam pengadilan.
Seperti diberitakan sebelumnya (Warta Kota, 15/3), Fahri menuduh Agus ketika menjabat Kepala LKPP (sebelum menjabat Ketua KPK) pernah melobi sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri agar salah satu konsorsium dimenangkan.
Fahri mengaku mengetahui hal ini dari Pejabat Kemendagri yang sudah memberikan kesaksian kepada KPK.
"Bahkan ada pernyataan yang mengancam, kalau bukan (konsorsium) itu yang menang, akan gagal. Agus yang ngomong begitu," ucap Fahri.
Fahri menilai, konflik kepentingan Agus Rahardjo dalam kasus korupsi e-KTP ini sudah sangat kentara. Oleh karena itu, Fahri menuntut agar Agus segera mundur dari KPK.
Selain itu, Fahri juga mengusulkan hak angket kasus e-KTP di DPR untuk menyelidiki ketidakberesan dalam pengusutan kasus e-KTP ini. "Secara etik dia sudah enggak boleh ada di situ," ucapnya.
Tersangka baru
Menyangkut tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK menyebut bakal ada tersangka baru. "Pasti ada," katanya.
Namun, Agus tidak menjelaskan lebih jauh apakah tersangka baru berasal dari pihak pemerintah, legislatif, atau pihak swasta. Penetapan tersangka, lanjut dia, menunggu proses penyelidikan. "Kami masih menunggu gelar (perkara)," ucap Agus.
Dalam kesempatan itu, Agus menegaskan KPK akan mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut. Namun, penuntasan kasus tidak dapat berjalan dengan cepat.
"Para pimpinan (KPK) ingin ini tuntas. Walaupun tuntasnya seperti disebutkan dari awal, ini bukan lari jarak pendek, tapi ini adalah maraton," ucap Agus.
"Jadi kalau Tuhan berikan izin, memberikan petunjuk, kami akan tuntaskan kasus ini dalam waktu cepat seperti yang diharapkan banyak orang," tambahnya.
Lima orang dicekal
Sementara itu KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang terkait kasus korupsi e-KTP.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah mengirimkan surat pada Ditjen Imigrasi pada akhir September 2016, untuk meminta dilakukan pencegahan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat kasus e-KTP. Pencegahan itu selama enam bulan sejak tanggal tersebut.
"Selain dua orang tersangka, kami minta tiga orang lainnya juga dicegah, yaitu Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana, dan Andi Agustinus," kata Febri. Menurutnya, para saksi yang dicegah tentu karena dibutuhkan keterangannya pada penyidikan tersebut saat itu.
Isnu Edhi Wijaya diketahui sebagai Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), Anang Sugiana sebagai Direktur Utama PT Quadra Solution, dan Andi Agustinus selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri.
Delapan saksi
Sidang lanjutan megakorupsi e-KTP ini dijadwalkan bakal digelar hari Kamis (16/3) ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta yang berlokasi di PN Jakarta Pusat, Kemayoran.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK berencana untuk memanggil 8 orang saksi dalam sidang kedua ini.
Jaksa Irene Putrie menyatakan akan menggali keterangan saksi-saksi terkait cluster penganggaran e-KTP yang banyak melibatkan pejabat yang berasal dari badan legislatif dan eksekutif.
"Saksi besok (hari ini --Red) itu akan digali terkait perencanaan dan penganggaran dari e-KTP," kata Irene melalui pesan singkat, Rabu (15/3).
Kendati demikian, Irene enggan membeberkan siapa saja saksi yang akan dipanggil pada persidangan esok hari. Ia juga tidak bisa menjelaskan dari kalangan mana saja pejabat yang akan dimintai keterangannya.
"Saksi tentu saja dari kementerian terkait ya," ucapnya.
Namun ia menjelaskan pejabat yang dipanggil berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang masih menjabat dan tidak menjabat saat ini. "Dua-duanya (pejabat dan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya.
Perkara skandal mega korupsi e-KTP direncanakan akan memanggil sebanyak 133 saksi. Saksi tersebut dibagi menjadi dua cluster yang terlibat perencanaan dan penganggaran serta pengadaan e-KTP. trb


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...