Mega Korupsi e-KTP, Hukum Harus Tajam ke Semua Pihak




garda cakrawala - Politisi Partai Gerindra Sodik Mudjahid berharap agar penegakkan hukum dalam mega korupsi e-KTP tajam kepada semua pihak. Harapan tersebut menyusul mencuatnya beberapa nama besar dalam kasus ini, diantaranya Ketua DPR Setya Novanto.

Aparat hukum diminta tidak tebang pilih dalam mengusut kasus yang merugikan uang negara sebesar Rp2,3 triliun ini.

"Gerindra selama ini meneriakkan agar hukum sama tajamnya kepada semua pihak, dengan prinsip semua orang sama di muka hukum," kata Sodik saat dihubungi TeropongSenayan, di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Wakil Komisi VIII DPR RI tersebut menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada proses hukum, yang akan masuk persidangan pada Kamis (9/3/2017).

"Gerindra selalu berpegangan kepada supremasi hukum. Biar saja proses hukum berjalan," tandasnya.

Diketahui sejumlah nama telah dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini. Diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, anggota DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar, Anggota DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo dan Ketua DPR Setya Novanto.

KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman. (plt)



Subscribe to receive free email updates: