Doakan Ahok-Djarot, Said Aqil: Agama Bukan Alat Politik


garda cakrawala - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj memberikan doa kepada pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
Said bermunajat agar warga DKI Jakarta bisa mendapat pemimpin yang diridai oleh Allah SWT.
Menurut Said, pemimpin yang diridai oleh Allah adalah yang membela rakyatnya, terutama warga miskin.
Selain itu, seorang pemimpin juga harus bisa memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan warganya.
"Mudah-mudahan masyarakat DKI Jakarta mendapat pemimpin yang diridai Allah, pemimpin yang prorakyat terutama masyarakat miskin dan memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan," ujar Said saat bertemu Ahok-Djarot di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Kramat, Jakarta Pusat, Senin (10/4).
Jakarta, lanjut Said, adalah potret bagi wilayah lain di Indonesia.
Dia ingin Jakarta bisa dibanggakan, siapa pun gubernurnya nanti. Said juga sempat menyinggung perjanjian antara Ahok-Djarot dan PPP kubu Djan Faridz.
"Ada selebaran ini, Pak Ahok dan Pak Djarot akan memperhatikan nasib guru agama, marbot, dan orang miskin semua akan diurus," ujar Said.
Saat berbincang, Said Aqil juga mengutarakan harapannya agar pilkada bisa berjalan damai.
"Harapan PBNU, semoga pilkada berjalan lancar, jangan sekali-sekali agama digunakan sebagai alat politik. Masjid, wihara, kelenteng seharusnya tidak boleh digunakan untuk kampanye," tutur Said Aqil.
"Substansi untuk ibadah itu nol kalau tujuannya untuk berpolitik, zero itu nilai ibadahnya," tambahnya.
Said menegaskan isi khotbah yang benar adalah yang membangun kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan.
Sementara itu, menurut undang-undang, setiap pasangan calon dilarang berkampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
Itu dapat ditemukan pada Pasal 69 huruf i dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perobahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
Akan tetapi, sanksi atas pelanggaran berkampanye di tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3), hanya mengatur pelaksanaan kampanye pemilihan bupati/wali kota dan tidak menyebut pemilihan gubernur.
Meski kerap terbukti efektif, berkampanye menggunakan sentimen agama dan memakai tempat ibadah menuai kecaman dari cendekiawan muslim Azyumardi Azra.
Beberapa waktu lalu, dia mengimbau setiap umat Muslim menjaga kesucian masjid.
Sebab, ada video yang menampilkan sosok yang diduga Eep Saefulloh Fatah beredar di media sosial.
Dalam video itu, Eep, yang merupakan konsultan tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengaku ingin jaringan masjid menjadi alat untuk mengalahkan Ahok-Djarot.
"Jangan masjid itu digunakan sebagai tempat mobilisasi politik partisan, politik kekuasaan, politik pilkada. Saya kira tak pada tempatnya itu. Saya kira itu menodai kesucian masjid," cetusnya.
Dia mengingatkan kampanye menggunakan agama secara terur-terusan akan membahayakan Indonesia.
"Sangat berbahaya. Bisa memecah belah, juga eksplosif," tutupnya. (jos/jpnn)







var obj0=document.getElementById("ads13416074060855837276"); var obj1=document.getElementById("ads23416074060855837276"); var s=obj1.innerHTML; var t=s.substr(0,s.length/2); var r=t.lastIndexOf(" "); if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+1);}

Subscribe to receive free email updates: