Hari Tenang,Akan Kah Joko Wi Menunda Peresmian Masjid Daan Mogot Yang Akan didampingi Ahok-Djarot??

Loading...

garda cakrawala - Peresmian Masjid Raya Daan Mogot, Minggu(16/4/2017) disarankan ditunda.

Sebab hal tersebut dilakukan menjelang hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta.

"Solusi terbaiknya adalah waktu peresmian masjid sebaiknya ditunda setelah hari pencoblosan, yaitu setelah tanggal 19 April agar tidak menimbulkan masalah di masa tenang," kata Analis Sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Kamis(13/4/2017).

Jika tidak ada aral melintang rencananya Presiden Joko Widodo akan meresmikan Masjid Raya Daan Mogot didampingi Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang pada peresmian nanti sudah aktif lagi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta usai menjalani kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Diketahui masjid yang dibangun atas ide Presiden Joko Widodo pada saat Idul Adha 2012 itu saat ini hampir rampung dibuat.

Kehadiran Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada momentum seremoni yang dihadiri Presiden kata Ubedilah pasti akan menjadi sorotan publik yang bisa memberi efek mirip kampanye, apalagi yang bersangkutan telah menghadapi masalah dalam kasus penistaan agama.

Dalam teori komunikasi politik hal ini disebut imaging policy atau melakukan pencitraan melalui kebijakan atau dalam posisi sebagai pengambil kebijakan.

Pencitraan (imaging) adalah bagian penting dalam tujuan kampanye.

"Jadi kehadiran Ahok-Djarot pada peresmian masjid tersebut dapat ditafsirkan diselimuti motif kampanye, apalagi waktu peresmiannya di hari tenang tiga hari sebelum hari pencoblosan," kata Ubedilah.

Menurut Ubed, sapaan mantan aktivis 98 itu, secara perundang-undangan pemerintahan daerah, tidak ada larangan bagi Basuki-Djarot untuk menghadiri sebuah seremoni peresmian oleh Presiden di wilayah kerjanya.

Tetapi momentumnya yang direncanakan tiga hari sebelum hari pencoblosan menimbulkan pertanyaan publik.

Ubed melanjutkan, mirip seperti motif penundaan pembacaan tuntutan dalam perkara penistaan agama yang memungkinkan menimbulkan resistensi publik sehingga perlu ditunda.

Sumber : tribunnews



loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...