LBH: Penggusuran Paksa Ahok-Djarot Gunakan Kekuatan Polisi dan Militer Tak Sesuai dengan Undang-undang


"Belum lagi, penggusuran paksa yang dilakukan di pemerintahan Ahok-Djarot yang menggunakan kekuatan polisi dan militer, itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, di Kantor LBH Jakarta, Rabu (12/4).
garda cakrawalaKasus penggusuran di Jakarta paling banyak terjadi saat masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Sepanjang 2015, ada 113 kasus penggusuran paksa yang terjadi, dengan 8.145 Kepala Keluarga (KK) dan 6.283 unit usaha yang terdampak.
"Belum lagi, penggusuran paksa yang dilakukan di pemerintahan Ahok-Djarot yang menggunakan kekuatan polisi dan militer, itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, di Kantor LBH Jakarta, Rabu (12/4).

Sebagaimana hasil penelitian LBH Jakarta, hanya 16 persen penggusuran yang melalui musyawarah. Sisanya, sebanyak 84 persen atau sebanyak 97 kasus penggusuran dilakukan tanpa melalui prosedur musyawarah. Dengan keadaan seperti itu, menunjukkan bahwa pembangunan Jakarta masih jauh dari partisipasi masyarakat.

"Pembangunan DKI Jakarta masih meminggirkan orang yang lemah dan miskin," ungkapnya.

Terlebih, lanjut Nelson, penggusuran oleh Pemprov DKI di bawah Ahok-Djarot justru menggunakan dana dari pengembang reklamasi dalam bentuk kontribusi tambahan. Jika dilihat dari program kerja Ahok-Djarot, Nelson memprediksi pasangan calon petahana itu tetap akan melakukan penggusuran jika terpilih kembali.

"Diantaranya perkampungan nelayan di pesisir Teluk Jakarta. Ada juga rencana penggusuran yang sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta, dimana ada 325 titik yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta," tandasnya. (rmoljakarta)




Subscribe to receive free email updates: