PDIP Senang Kalau Jokowi Reshuffle Lagi??


garda cakrawala Isu reshuffle jilid III bikin partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah terbelah menyikapinya. Ada yang seolah tak berpikir padahal ngarep. Ada juga yang justru berharap tak ada reshuffle. Pengamat bilang, PDIP termasuk partai yang akan senang jika reshuffle benar terjadi.
Sekadar latar saja, isu reshuffle kembali berhembus usai Jokowi memanggil Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasarudin Umar ke Istana pada Rabu (5/4) lalu. Besoknya Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengakui sudah menanyakan soal ini dan Presiden menjawab: tidak ada reshuffle untuk saat ini. 

Bantahan dari Istana tak bikin reshuffle padam, malah makin memanas. Ada sejumlah nama yang diisukan segera masuk kabinet. Misalnya Nasarudin Umar akan menggantikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ada pun Darmin turut kena reshuffle dan kabarnya digantikan Sri Mulyani. Menpan RB Asman Abnur dikabarkan ikut digusur lantaran sikap PAN yang dinilai ngeyel di Pilgub DKI Jakarta.

Bagaimana tanggapan partai koalisi pemerintah menghadapi isu ini? Jawabannya beragam. PDIP misalnya menyerahkan isu reshuffle ini kepada Presiden. Jubir PDIP Eva Kusuma mengatakan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Dan Presiden harus memastikan bahwa semua target pembangunan berhasil, dan visi Nawacita terlaksana. "Jadi reshuffle itu dasarnya kuat dan obyektif. Presiden bisa pakai performance based evaluasi dan pilihannya lanjut atau terus," kata Eva saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin. 

Kementerian mana yang kinerjanya masih kurang, Eva tidak menunjuk langsung. Juga enggan menjawab ketika ditanya bagaimana kalau jatah menteri dari PDIP ternyata ditambah dalam reshuffle kali ini. Eva bilang enggan menjawab gosip atau andai-andai. "Hanya saja menurut saya, Presiden perlu fokus di pembangunan ekonomi dan isu-isu pembangunan," tuntasnya.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengungkapkan, isu perombakan kabinet sebenarnya dapat mengganggu kinerja pemerintahan. Apalagi kalau isu ini selalu muncul tiap tiga bulan. "Biarkan Presiden mengerjakan pekerjaan rumahnya dan kita juga silakan mengerjakan hal yang lainnya," ucapnya.

Jubir Golkar Nurul Arifin enggan menanggapi serius isu perombakan kabinet jilid III. "Kami tidak mengurusi reshuffle karena itu hak prerogatif presiden," kata Nurul kemarin.

Sikap serupa juga diungkapkan Sekjen PPP Asrul Sani. Meski demikian, Asrul tak mempermasalahkan jika ada kader partainya yang dicopot dari jabatan di pemerintahan. "Setiap kader PPP yang diminta duduk di kabinet itu berarti jadi pembantu Presiden, terserah mau terus digunakan atau tidak," kata Asrul. 

Isu reshuffle jilid III ini sebenarnya bukan yang pertama. Akhir tahun lalu isu ini pernah muncul malah sudah sangat panas, hampir seperti akan terjadi. Namun dalam rapat kabinet di Istana Bogor, Jokowi buru-buru meredam isu tersebut agar tak mengganggu kinerja para menteri. Menurut penuturan Seskab Pramono Anung, para menteri terlihat sumringah dan kembali bersemangat setelah mendengar penjelasan Jokowi itu.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah terbelah menyikapi isu ini. Ada yang berharap reshuffle benar-benar terjadi dan sebaliknya. Yang berharap, tentu adalah partai yang kursinya masih sedikit. "Adapun yang tak ingin adalah partai yang menterinya justru terancam kena rombak," kata Hendri kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Hendri bilang, cara membedakan partai mana yang berharap dan yang tidak gampang saja. Bisa dilihat dari cara komunikasi yang berbeda. Misalnya, partai yang tak berharap akan berkata: menteri kami di kabinet fokus kerja, reshuffle hak prerogratif presiden dan sebagainya. Adapun yang berharap sebaliknya akan berkata: perjuangan pemerintahan masih jauh dari sempurna sehingga kerja kabinet perlu diperkuat dan perkataan yang sejenisnya. 

"Sepengamatan saya partai yang mungkin berharap adalah PDIP, Golkar, PKB dan Hanura. Dan yang tidak berharap mungkin adalah PAN, PPP dan Nasdem sebab malah bisa jadi menteri asal partai itu malah kena reshuffle," ucapnya. 

Dari partai yang berharap reshuffle itu tentu yang akan senang adalah PDIP yang masih mengincar kursi Kementerian BUMN. "Dan bisa saja kali ini keinginan PDIP itu dikabulkan Jokowi karena sudah mendekati 2019, walau posisi Menteri Rini Soemarno masih sangat kuat," pungkasnya.rmol





var obj0=document.getElementById("ads11022829672953445222"); var obj1=document.getElementById("ads21022829672953445222"); var s=obj1.innerHTML; var t=s.substr(0,s.length/2); var r=t.lastIndexOf(" "); if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+1);}

Subscribe to receive free email updates: