Presiden Pun Tidak Boleh Menunda Sidang Apalagi Cuma “Kapolda”!!


garda cakrawalaAnggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap masing-masing institusi negara menjalankan perannya masing masing dan tidak mencampuri kewenangan lembaga lain.
Hal ini ia ungkapkan menyusul ada permintaan penundaan sidang tuntutan perkara dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Polda Metro Jaya dan diamini oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan merdeka yang tidak bisa diintervensi dari pihak luar.
“Nah itu dia bikin bingung, tiba-tiba ada surat Polda dan diamini Jaksa Agung. Jangankan kapolda dan jaksa agung, presiden pun tidak boleh menunda jalannya sidang,” kata Nasir saat dihubungi pada Sabtu (8/4).
Karena itu, permintaan penundaan sidang dari Polda Metro yang kemudian diamini oleh Jaksa Agung M Prasetyo membingungkan semua pihak. Seyogyanya pihak di luar persidangan dapat menghormati jalannya proses persidangan.gmr







var obj0=document.getElementById("ads18678941234382599056"); var obj1=document.getElementById("ads28678941234382599056"); var s=obj1.innerHTML; var t=s.substr(0,s.length/2); var r=t.lastIndexOf(" "); if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+1);}

Subscribe to receive free email updates: