Rakyat Tidak Akan Bergejolak Jika Kepastian Hukum Ada


garda cakrawalaKetidakpastian hukum memberikan dampak yang sangat luar biasa dan multidimensi bagi Indonesia.

Tidak hanya masyarakat kehilangan kepercayaan kepada penegakan hukum. Lebih dari itu mengganggu dunia usaha, terutama kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk itu lembaga penegak hukum diminta melakukan  intropeksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di Indonesia.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat memberikan keterangan kepada wartawan di media Center DPR, Kamis  (20/4) terkait hasil pilkada DKI Jakarta.

"Mereka harus menyadari betul bahwa semua pergolakan yang terjadi dan terkait langsung dengan Pilkada ataupun persidangan kasus penistaan agama awalnya adalah tentang kepastian hukum itu yang pertama," ujarnya.
Presiden pun, menurut Fahri, harus mengambil bagian dari intropeksi yang juga sebagai bagian kinerja pemerintah. Sebab efek dari ketidakpastian hukum juga menyerang perekonomian Indonesia baik makro maupun mikro.

Kedua, lanjut dia, ketidakpastian hukum dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berdampak masyarakat menyelesaikannya sendiri.

"Untuk kasus penistaan agama, menurut saya rakyat kita telah menunjukan kelas dan kedewasaan dalam merespon peristiwa peristiwa politik yang seharusnya diselesaikan oleh elit tetapi tidak diselesaikan. Rakyat sanggup melakoni dan menjalankannya dengan baik lewat demo akbar yang semuanya berlangsung dengan damai baik yang melibatkan jutaan massa. Begitu juga ketika mereka melibatkan diri dalam proses Pilkada DKI  membuat keputusan yang baik dan bijaksana," ujar Fahri Hamzah.

Oleh karena itu, menurut dia, sepantasnya ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta yang telah melibatkan diri pada proses dan tahapan Pilkada DKI sebagai respon ketidakpastian hukum.

"Kalau kepastian hukum itu ada tentunya rakyat tidak akan bergejolak, tidak terjadi demo besar-besaran dari masyarakat daerah yang rela datang ke Jakarta, Nah semua peristiwa ini menuntut kepada aparat penegak hukum, termasuk presiden untuk intropeksi," demikian Fahri Hamzah. (rmol)





Subscribe to receive free email updates: