Tax Amnesty Gagal Total, AEPI: Pemerintah Bisanya Pangkas Anggaran


garda cakrawala Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengkritik habis kinerja pemerintahan di bawah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang nyaris tak ada prestasi.
Bahkan, pemerintah saat ini hanya menumpuk utang untuk membiayai infrastruktur. Sementara penerimaan negara terus shortfall. Sehingga yang ada pemerintah akan kembali akan memangkas anggaran seperti tahun lalu yang hanya mengorbankan daerah saja.
“Itu karena program tax amnesty gagal total. Tidak ada prestasi sama sekali dalam meningkatkan pendapatan pajak (dengan tax amnesty),” cetus dia, di Jakarta, Senin (10/4).
Menurutnya, tax amnesty gagal karena pemerintah tidak bisa meningkatkan obyek pajak atau wajib pajak baru. Tax amnesty juga hanya menguntungkan para taipan dan konglomerat saja.
“Tax amnesty hanya menguntungkan para taipan yang telah menghapus piutang negara dan menghapus denda pengemplang pajak besar. Akibatnya 2017 (keuangan negara) bisa bangkrut,” cetus dia.
Dengan kondisi kebangkrutan keuangan negara itu, kata Daeng, pada akhirnya pemerintah Jokowi akan menyalahkan pemerintan daerah atas kegagalan jual negara kepada investor asing dan juga dalam berburu utang.
“Kondisi seperti itu, nantinya akan dijadikan alasan mangkas anggaran Pemda. Bagaimana bicara pemerataan kalau anggaran daerah dipotong?” kritiknya.
Bahkan kebijakan seperti itu, disebut Daeng, bertolak belakang dengan semangat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Jokowi berambisi besar tergadao pertumbuhan ekonomi, tapi sayangnya anggaran dipangkas. Ini ilmu ekonomi dari mana? Mestinya Jokowi bertanya kok pertumbuhan ekonomi 5% penerimaan pajak 2016 tidak bertambah? Ada tax amnesty lagi. Jangan-jangan, pendapatan pajak normal diubah jadi pendapatan tax amnesty,” papar dia.
Kebijakan Jokowi yang melakukan pemangkasan anggaran seperti itu, kata dia, harus terus dikritisi rakyat kalau perlu dilawan.
“Makanya, rakyat mesti bersatu dengan semua kepala daerah melawan pemangkasan anggaran dan pencabutan subsidi rakyat. Pemangkasan tersebut menjadi infrastruktur bancakan oligarki nasional, taipan, dan asing,” pungkas dia.akt



Subscribe to receive free email updates: