Utang Pemerintah YangTak Terkontrol Untuk Membiayai Proyek Infrastruktur Bahayakan Fiskal dan Sektor Keuangan


garda cakrawala Kebijakan berhutang yang digelontorkan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk membiayai proyek infrastruktur dirasa cukup masif. Hal ini, tak hanya akan berdampak negatif ke fiskal tapi juga sektor keuangan.
Menurut peneliti Indef, Imaduddin Abdullah, pengelolaan utang itu mestinya harus menjadi langkah penting bagi pemerintah. Namun faktanya, utang cenderung tak terkonsolidasi dengan baik. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan ketangguhan fiskal.
“Tidak terkontrol pengelolaan utang tercermin dari kondisi realisasi defisit anggaran yang cenderung meningkat,” tandas Imad, di Jakarta, ditulis Sabtu (15/4).
Penyebabnya, pemerintah sendiri tak bisa mengontrol belanja yang tumbuh sekitar 5 persen, sementara penerimaan negara cuma naik 3 persen.
“Jadi mestinya, pemerintah melihat pengelolaan utang itu bukan semata-mata menutupi fiscal gap, tapi juga untuk mendorong perekonomian,” jelasnya.
Karena jika otak pemerintah hanya berpikir untuk menutup fiscal gap, maka pemerintah akan cenderung menggunakan pendekatan instan dalam pembiayaan utang seperti selalu menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).
“Padahal, jika pemerintah doyan mengeluarkan SBN, akan menimbulkan efek crowding out. Karena justru memicu perang suku bunga perbankan dan pengetatan likuiditas,” tandas Imad.
Kondisi itu terlihat, kata dia, dari adanya perang suku bunga yang membuat suku bunga deposito perbankan tetap di level tinggi, meski suku bunga acuan BI 7 Day Repo Rate diturunkan beberapa kali.
“Untuk itu, pengelolaan utang harus berperspektif pada pembiayaan pembangunan. Bukan semata-mata hanya menutupi fiscal gap. Sehingga perlu ada  mekanisme di mana utang hanya bisa diterbitkan untuk membiayai proyek pembangunan, bukan untuk tutupi fiscal gap,” pungkas dia.akt




Subscribe to receive free email updates: