garda cakrawalaVonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dijatuhkan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada sidang yang digelar Selasa (9/5/2017) pekan lalu telah mengakhiri karir Ahok di dunia politik.

Walaupun para pendukung Ahok berharap walau kalah Pilkada DKI tapi Ahok masih bisa jadi Menterinya Jokowi, lalu dilanjut jadi Cawapresnya Jokowi 2019, dan akhirnya Capres 2024, tapi kenyataan pahit berdasar Undang Undang dan Peraturan KPU harus diterima.

Ahok telah divonis hakim dengan menggunakan pasal 156a KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman maksimal 5 tahun.

Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

TIDAK BISA JADI MENTERI

Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), mengatakan pasal yang menjerat Ahok memastikan Ahok tidak bisa menjadi menteri sepanjang karier politiknya ke depan. Sebab, dalam pasal 22 ayat 2(f) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan seseorang yang "melakukan tindakan pidana yang diancam ... penjara 5 tahun atau lebih" tidak boleh diangkat menjadi menteri oleh presiden.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008

Pasal 22
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

href="https://2.bp.blogspot.com/-f-FlPSjnk_w/WRpHOFrziPI/AAAAAAABy60/pUmWyEn07mMB5eje6W1i1I7oVT8XJLCZQCLcB/s1600/UU%2BNo%2B39%2B2008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> 
“Karena yang dilihat dari oleh pasal itu memang ancaman hukuman di pasalnya, jadi bukan vonis hukumannya. Karena dia (Ahok) dijerat dengan pasal 156a, bahkan sekarang pun, misalnya (dalam putusan banding) dikuatkan dengan hukuman yang sama, yakni 2 tahun lagi, tidak menjadi 5 tahun, Ahok tetap tidak bisa jadi menteri,” kata Bivitri, seperti dilansir Tirto.

TIDAK BISA JADI CAPRES/CAWAPRES

Begitupun bila Ahok berkeinginan menjadi presiden atau wakil presiden seperti harapan pendukungnya. Mengacu pada Peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dalam pasal 10 huruf n, disyaratkan bahwa riwayat calon presiden maupun wakil presiden tidak boleh pernah dipidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Peraturan KPU nomor 15 tahun 2014

Pasal 10
n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;


Referensi:






Subscribe to receive free email updates: