Faizal Assegaf: Jangan Benturkan Ulama Dan Polri, NKRI Bisa Bubar


garda cakrawalaEskalasi politik nasional sudah makin mendidih, tidak sehat dan krusial. Kearifan dari para petinggi negara dan elit bangsa diperlukan untuk mencairkan situasi.

Ketua Progres 98, Faizal Assegaf memandang tidak elok faktor kekalahan terpidana penista agama (Ahok) di Pilgub DKI sampai berujung konflik horizontal oleh politik balas dendam kepada ulama, tokoh Islam dan aktivis.

"Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Presiden Jokowi dan lebih khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla mesti tampil membuka ruang rekonsiliasi bagi seluruh elemen bangsa," kata Faizal melalui pesan Whatsapp yang diterima redaksi, Minggu (4/6).

Posisi Jusuf Kalla selaku tokoh Islam dan sekaligus wapres, menurut dia, berpeluang besar untuk meredam potensi gejolak politik yang makin mengkuatirkan belakangan ini.
"Kita setuju dengan proses penegakkan hukum, namun hal itu harus dilakukan secara cermat, bijak dan tidak ditunggangi oleh modus politik balas dendam kepada ulama dan umat Islam," tegasnya.

Jusuf Kalla dan Jenderal Tito Karnavian dinilainya sudah mulai elegan dan melontarkan pernyataan yang konstruktif. Namun, imbuh Faizal, alangkah indahnya bila kedua pihak duduk bareng untuk menyatukan potensi anak bangsa.

"Sebab kalau mengharapkan Presiden Jokowi untuk meredam situasi, tampaknya sulit diwujudkan," ujarnya.

Faizal melihat Jokowi telah terjebak dalam perilaku kekuasaan yang kontradiktif bahkan terlihat kian kehilangan legitimasi di hadapan rakyat. Justru, menurut dia, merosotnya kepercayaan rakyat kepada Jokowi ini memberi harapan kepada Wapres Jusuf Kalla, Jenderal Tito dan elit bangsa untuk kompak merekatkan kembali elemen bangsa.

"Rakyat tidak ingin Polri dan ulama dibenturkan. Sebab ketegangan demi ketegangan berbau SARA yang muncul dapat mengarah pada perpecahan NKRI," Faizal menambahkan.

Presiden dipilih hanya lima tahun, tapi institusi Polri bermitra dengan ulama dan rakyat dalam waktu yang panjang. Maka dari itu, Faizal mengingatkan, jangan karena presiden tidak sanggup memimpin negara menyebabkan institusi Polri menjadi korban kelicikan kepentingan politik kekuasaan.

"Mosok mau diperalat untuk memusuhi ulama dengan dalih penegakkan hukum yang amburadul, bernuansa politik dan kian meresahkan rakyat," tukasnya. (rmol)




var obj0=document.getElementById("ads12966411077741148410"); var obj1=document.getElementById("ads22966411077741148410"); var s=obj1.innerHTML; var t=s.substr(0,s.length/2); var r=t.lastIndexOf(" "); if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+1);}

Subscribe to receive free email updates: