Bukan Ormas, Negara Genting karena Utang

Loading...

garda cakrawalaUndang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) masih memadai untuk digunakan pemerintah jika ingin membubarkan suatu ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun tentunya melalui mekanisme pengadilan sebagai salah satu ciri negara demokrasi.

Demikian disampaikan Anggota DPD Fahira Idris dalam keterangan tertulis, Senin (17/7), menanggapi lahirnya Perppu 2/2017 tentang Ormas.

"Pada Bab Larangan atau pasal 59 ayat 4 UU 17/2013 sudah jelas dinyatakan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila," kata dia seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/7).
Maka dari itu, dirinya menilai perppu tersebut tak layak untuk diterbitkan karena Indonesia tidak dalam keadaan genting.

Justru kegentingan nyata yang kini dihadapi Indonesia bukan ormas anti Pancasila. Melainkan utang luar negeri yang kian membengkak.

"Yang punya potensi membuat negeri ini genting adalah utang luar negeri kita yang semakin membengkak, bukan soal aturan ormas. Jadi presiden fokus saja menyelesaikan soal utang ini, biarkan menteri-menteri terkait mengurusi ormas-ormas anti pancasila dan menyeret mereka ke pengadilan," pungkas senator asal Jakarta itu. [rmol]




loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...