Ibukota Butuh Perda Urbanisasi


garda cakrawala Tingginya arus urbanisasi pasca mudik lebaran ke kota besar, khususnya Jakarta, dianggap salah satu persoalan yang mendesak dipecahkan. Apalagi Jakarta masih menjadi favorit kaum pedesaan untuk dijadikan lahan mengumpulkan pundi-pundi uang.
"Jakarta ini nggak bisa menolak urbanisasi dan sudah semacam 'kutukan' karena Jakarta ini statusnya sebagai ibukota dan salah satu kota besar," kata Direktur Eksekutif Gerakan Manifestasi Rakyat (GAMITRA), Sabam Pakpahan melalui pesan elektroniknya, Minggu (2/7).

Menurut Sabam, hajatan tahunan mudik dan lebaran telah usai. Masyarakat yang pulang ke kampung halaman untuk menjenguk sanak keluarga serta silaturahmi dengan tetangga, harus segera kembali ke tempat asalnya bekerja. 

Diantara mereka ada pula merintis dan berjuang kembali mencari penghasilan di Jakarta. Dalam konteks ini, ada satu hal yang mesti menjadi perhatian pemerintah, yakni arus urbanisasi.

"Penduduk Jakarta ini sebenarnya tidak banyak, siang hari 13,5 juta dan malam itu 10 juta orang dan Jakarta kewalahan dengan jumlah seperti itu," ujar Sabam.

Oleh karena itu, lanjut Sabam, untuk menanggulangi dan mengendalikan arus urbanisasi ke Jakarta, diperlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum mengatasi masalah urbanisasi.

"Di Perda inilah, diatur soal bagaimana caranya menekan adanya kaum urban yang non produktif, yang kehadirannya justru jadi beban bagi Pemprov DKI Jakarta. Kaum urban bisa memberikan konstribusi positif bagi Jakarta,tapi juga bisa memberikan konstribusi negatif bagi Jakarta. Hal inilah yang mesti di atur dalam perda, tidak cukup hanya pergub, instruksi gubernur dan sebagainya," papar Sabam.

Alasannya kenapa perda, menurut Sabam, karena di dalam perda itu juga diatur soal sanksi terhadap urbanisasi liar atau urbanisasi yang terorganisir, jadi sanksi memulangkan kaum urban non produktif ke kampung halamannya tidak efektif, sebab ada peluang untuk kembali lagi.

"Kami sudah siapkan naskah akademik Raperda tentang urbanisasi ini. Kami segera komunikasikan dengan DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," terang Sabam.

Selain itu, Sabam juga menilai bahwa masalah melonjaknya urbanisasi,terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang dana desa Rp1 miliar per desa.

"Program pemberian dana desa mesti dievaluasi, sebab kalau dana desa itu berhasil di manfaatkan untuk pembangunan desa, ya nggak mungkin urbanisasi dong ke Jakarta atau ke kota kota besar lainnya melonjak terus tiap tahun. Jangan sampai dana itu mubazir dan jadi bancakan pihak-pihak yang mengeruk keuntungan. Kami mendesak agar program ini dievaluasi, buat apa dana itu kalau urbanisasi makin melonjak," pungkas Sabam.[rmol]





Subscribe to receive free email updates: