Jokowi Sudah Tambah Utang Rp 1.067 T, Sri Mulyani : Masih Di Bawah 30%



garda cakrawala - Utang negara saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melonjak drastis. Bila dihitung dalam 2,5 tahun terakhir (sampai Mei 2017), maka tambahan utang mencapai Rp 1.067,4 triliun. Secara total, utang sudah mencapai Rp 3.672,33 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa posisi utang masih aman, meskipun ada peningkatan. Ini tergambar dari rasio utang sebesar 28% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Saat ini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30% dan defisit APBN pada kisaran 2,5%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Facebook Sri Mulyani, Jumat (7/7/2017).

Posisi defisit yang cukup tinggi, kata Sri Mulyani memiliki peran atas pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5%. Utang digunakan untuk belanja yang bersifat produktif, seperti infrastruktur.

"Artinya stimulus fiskal mampu meningkatkan perekonomian sehingga utang tersebut menghasilkan kegiatan produktif. Dengan kata lain, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati)," jelasnya.

Pembangunan infrasruktur menjadi prioritas pemerintah sejak kepemimpinan Jokowi. Anggaran subsidi bahkan dipangkas drastis agar alokasi belanja infrastruktur serta perlindungan sosial naik.

"Presiden Joko Widodo tengah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Ini merupakan upaya pemerintahannya untuk mengejar ketinggalan pembangunan," terang Sri Mulyani.

Pembangunan tertunda dan tidak maksimal karena dalam kurun waktu 20 tahun belakang, pemerintah fokus menangani krisis serta dampaknya dan tekanan pelemahan global sejak 2014. Lambatnya pembangunan memberi beban pada rakyat dan ekonomi dalam bentuk kemacetan, biaya ekonomi tinggi, dan ekonomi daerah tertinggal.

"Peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi negeri. Ketimpangan antara si miskin dan si kaya membutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan belanja sosial, yang tujuannya untuk melindungi kelompok termiskin agar tidak makin tertinggal," paparnya.

Sri Mulyani mengupayakan agar defisit tidak melebar dan utang tidak meningkat secara tidak terkendali. Salah satunya adalah dengan menggenjot penerimaan perpajakan.

"Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati dan profesional, sehingga Indonesia dapat terus maju dan sejahtera, namun tetap terjaga risiko keuangan dan utangnya," tukasnya. [dtk]





Subscribe to receive free email updates: