KPK Jangan Menutup Diri, Harus Legowo Jika Dikoreksi

Loading...

garda cakrawala – Kisruh yang tengah terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dijadikan sebagai momentum untuk saling introspeksi diri.
Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, menilai ada hal positif akibat polemik tersebut. Alasannya, pansus hak angket adalah pintu masuk untuk memperbaiki KPK ataupun DPR.
“Jika fakta-fakta tersebut dibuka, kenapa KPK harus takut? Dibuka saja, terkecuali itu materi perkara. Tapi, kalau misalnya perkara yang sifatnya memiliki kekuatan hukum tetap, juga tak masalah didiskusikan progresnya,” terang Emrus Sihombing kepada Kriminalitas.com, Jakarta, Rabu (13/7/2017).
“Jadi supaya tahu jika dalam proses-prosesnya terdapat kekurangan,” lanjutnya.
Menurut dia, ada yang harus diperbaiki di internal KPK sendiri. Pertama, mengenai penyebutan nama, baik itu disebut sebagai saksi atau tersangka. Dengan begitu, publik akan melihat orang yang disebut namanya oleh KPK itu citranya sudah tidak baik.
“Ini sebagai pembunuhan karakter seseorang, karena kita ketahui semua, bahwa yang namanya korupsi adalah musuh bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penyembutan nama ini sebenarnya tidak baik, oleh karenanya harus diperbaiki ke depan oleh KPK,” imbuhnya.
Terkait hak angket DPR, ia mengatakan hal tersebut merupakan hak mereka sebagai anggota dewan.
Namun demikian, sebelum mengajukan hak angket tersebut, bersihkan dulu di internalnya. Karena Emrus menilai DPR masih ada oknum-oknum yang melakukan korupsi, bahkan mayoritas berada di fraksi.
Selain itu, mereka yang mengajukan hak angket, ada yang sudah dan sedang diproses di KPK.
“Menariknya adalah ketika ada masalah di KPK dan ada juga pelaku koruptor di oknum-oknum DPR. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, DPR juga harus berbenah diri ke internal,” tutupnya.kriminalitas



loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...