Muhammadiyah: Perppu Ormas Mengarah ke Hukum Represif

Loading...

garda cakrawala Kritikan-kritikan dari masih diungkapkan berbagai macam lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terkait dengan ditandatanganinya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh Presiden Jokowi pada hari Senin (10/7) lalu. Penolakan juga telah disampaikan oleh YLBHI dan 15 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se Indonesia. Selain itu, sebelumnya LBH Pers juga menyatakan sikap menolak Perppu Ormas tersebut. Tjuh belas (17) Ormas juga menyatakan penolakan terhadap terbitnya Perppu Ormas.
Bagi Pemuda Muhammadiyah, jika Perppu Ormas ini lahir dari kewenangan subyektif Presiden, maka pemerintah saat ini dipandang menganut watak hukum represif. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Faisal menjelaskan hukum yang represif karakternya menempatkan hukum sebagai pelayan kekuasaan. Dialog ditiadakan dengan subyektifitas kemauan penguasa. Absolutisme kewenangan eksekutif jadi tujuan dari watak hukum represif.
“Jelas sekali, Perppu Ormas memiliki tujuan subyektif atas dorongan kondisi mendesak biasanya dengan dalih terjadi kekosongan hukum. Secara nalar hukum, Presiden tidak cermat memberikan standar obyektif terhadap kewenangan subyektifitasnya,” jelasnya dalam pesan singkat kepada wartawan, Ahad (16/7).
Perppu Ormas yang wataknya represif, ini menurutnya terlihat secara terang-terangan ingin meniadakan peran pengadilan. Melalui Perppu itu pemerintah akan menjadi pelaku tunggal secara langsung dalam menertibkan ormas hingga sampai cabut izinnya. Padahal UU Ormas sudah cukup memadai mengatur bahkan sampai tahapan pemberian sanksi. Tidak ditemukan alasan obyektif perihal kondisi mendesak atau kekosongan hukum sampai lahirnya Perppu Ormas tersebut. Unsur kedaruratan yang menjadi alasan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu tentang pembubaran ormas dinilai tanpa diduga dan mendadak.
“Dengan dalih asas contrarius actus Perppu Ormas dapat menjadi ancaman demokrasi hukum. Karena watak represifnya tanpa mau melalui proses pengadilan dalam memutuskan cabut izin ormas,” kata Faisal.
Kesan subyektifitas Perppu ini terlihat jelas, ingin mengisi monopoli kewenangan langsung agar dapat cabut izin dan bubarkan ormas. Padahal demokrasi hukum yang meninggikan dialog dan pengadilan adalah tempat mencari kebenaran menjadi terancam dengan hadirnya Perppu Ormas ini.ngelmu



loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...