PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tidak Represif


garda cakrawala - Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pada dasarnya sah saja jika ada Ormas yang dinilai tidak sesuai dengan identitas bangsa dan cenderung anarkis untuk dibubarkan. Tapi, harus mengikuti proses peradilan.

"Pertama aturan terkait dengan pembubaran ormas apalagi ormas yang bersangkutan tidak bersesuaian dengan identitas kebangsaan Indonesia yakni Pancasila dan NKRI, atau memiliki karakter anarkis dan mengancam kerukunan, saya kira sah saja dibubarkan demi menjaga Indonesia. Namun, terkait dengan upaya pembubaran tersebut tentu harus tetap ditempuh dengan cara formal-konstitusional, melalui mekanisme hukum yakni melalui pengadilan," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (14/7/2017)



Ia berharap pemerintah saat ini tidak mengutamakan tindakan represif. Perilaku yang dianggapnya identik dengan orde lama ini justru akan menjadi bumerang bagi pemrintahan yang ada sekarang ini di bawah komando Presiden Joko Widodo.

"Jangan sampai Pemerintah justru bertindak represif seperti era orde baru, karena justru laku seperti itu berpotensi abuse Of power dan pasti mengancam demokrasi Pancasila yang sudah kita tata 20 tahun belakangan ini," ulasnya.


Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan soal pengesahan Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Ormas, Rabu (12/7/2017).

Lewat Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan. Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI

Meski demikian Wiranto memastikan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tak bertujuan untuk menghalangi pembentukan ormas baru.

"Kebijakan membuat ormas itu kan, diizinkan dan dibuka seluasnya. Sudah lebih dari tiga ribu ormas di Indonesia itu bukan main loh. Artinya apa? Artinya, Pemerintah memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkelompok untuk membuat organisasi," ulasnya. [inilah]





Subscribe to receive free email updates: