Sebanayak 43 Perusahaan Dilaporkan Tak Bayar THR 43 Perusahaan Dilaporkan Tak Bayar THR

Loading...

garda cakrawala - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim menerima laporan dari pekerja atau serikat pekerja bahwa ada 43 perusahaan yang tidak sanggup membayar Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran tahun ini. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan lebaran tahun lalu yang sebanyak 45 perusahaan. "Menurun dibandingkan tahun lalu, meskipun tidak signifikan. Tahun lalu ada 45 perusahaan yang tidak tepat waktu bayar THR dilaporkan. Kalau tahun ini sebanyak 43 perusahaan," kata Kadisnakertrans Jatim Setiajit kepada wartawan di kantornya. Gubernur Jatim Soekarwo telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017. SE dengan Nomor 560/2351/031/2017 tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo tanggal 29 Mei 2017 ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jatim. SE gubernur tersebut, berisi kewajiban kepada seluruh pengusaha di Jatim untuk dapat memberikan uang THR kepada pekerja/buruh tepat waktu. Waktunya tujuh hari sebelum hari-H, THR itu sudah harus diberikan agar tidak menimbulkan gejolak. 

Secara rinci, Setiajit menjelaskan 43 perusahaan yang tidak membayar THR tepat waktu tersebar di enam daerah. Yaitu, Kota Surabaya 17 perusahaan, Kabupaten Gresik 3, Kabupaten Sidoarjo 7, Kabupaten Pasuruan 6, Kabupaten Mojokerto 9 dan Kabupaten Bojonegoro 1 perusahaan. Dari jumlah 43 perusahaan itu, menurut dia setelah dilakukan mediasi oleh pihaknya, akhirnya 29 perusahaan memberikan THR setelah lebaran. Yang tersisa adalah 1 instansi milik Disbudpar Jatim (Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta), 5 perusahaan tutup dan 8 perusahaan dalam proses Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). "Kalau sudah masuk ranah PHI, Disnakertrans Jatim sudah tidak berwewenang lagi mengurusi persoalan THR itu. Jadi, harus menunggu keputusan hakim. Umumnya, putusan bisa turun satu tahun," ujarnya. Seperti tahun sebelumnya, keterlambatan perusahaan membayar THR lantaran pengusaha umumnya ingin membayar upah dan THR sekecil-kecilnya. Kedua, tergantung dengan kondisi perusahaan.

 "Umumnya perusahaan yang terlambat memberikan THR terjadi di sektor-sektor seperti alas kaki, furniture, garmen dan plastik," tutur mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim ini. Meski tak tepat waktu membayar THR, Disnakertrans Jatim tidak memberikan sanksi administratif. Alasannya, sudah ada kesepakatan sebelumnya di antara perusahaan dengan pekerja. "Setelah ada kesepakatan dengan pekerja, kita tidak bisa memaksa. Kalau tidak, nanti bisa lari investor," pungkasnya. [beritajatim/inilah]




loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...