"Tendang" PAN Dari Kabinet, Manuver PDIP Demi Ambisi Muluskan Jokowi Di Pilpres 2019


garda cakrawala - Di saat isu reshuffle kabinet menguat, PDIP terang-terangan 'mengusir' PAN sebagai partai yang dianggap tidak setia dari koalisi partai pendukung pemerintah. Hal itu disebut demi memuluskan jalan Joko Widodo menuju Pilpres 2019.

Setidaknya sudah ada 3 petinggi PDIP yang menyindir partai yang tidak tidak loyal di kabinet. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah. Parpol yang beda dari perkataan dan tindakan dalam hal loyalitas, tentu mendapat catatan tersendiri. 

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda ya tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kita akan hormati. Karena apapun posisi politiknya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan itu akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap setengah setengah, jangan bersikap tidak jelas. Itu yang diperlukan PDIP," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017). 

Belum hilang dari ingatan publik soal PAN yang beda gerbong dengan parpol pemerintah lainnya di Pilgub DKI 2017 lalu. PPP yang sempat berseberangan pun akhirnya berubah sikap ikut gerbong Pemerintah, namun PAN bergeming. 

Partai pimpinan Zulkifli Hasan ini juga beda sikap dengan partai pendukung pemerintah lainnya yang mendukung presidential threshold 20 persen. PAN juga mempertanyakan langkah pemerintah yang menerbitkan Perppu Ormas di saat partai koalisi pemerintah lain mendukung. 

Politikus senior PDIP Tjahjo Kumolo yang merupakan Mendagri juga menyoroti partai yang beda sikap dengan pemerintah. Dia meminta partai koalisi tidak menikam dari belakang. 

"Koalisi pemerintah harusnya semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama, beriringan. Tapi tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Inikah etika politik Berkoalisi?" kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya.

"Harusnya tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang," ujarnya. 
Ketua DPD PDIP Jabar, Tubagus Hasanudin lebih frontal menyoroti perbedaan sikap PAN dengan pemerintah. Alasannya makin jelas, yaitu agar konsolidasi partai politik menjelang Pilpres 2019 makin solid. 

Menurut Tubagus, Presiden Joko Widodo harus benar-benar menggunakan momentum reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi. Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet.

"Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali," tegas TB Hasanuddin.

Manuver-manuver ini langsung ditanggapi oleh PAN. PAN balas mengumbar kebandelan PDIP selama berada di koalisi pemerintahan. 

"PDIP, PAN, dan parpol lain di dalam kabinet sebenarnya sama-sama bandel terhadap Presiden. Tapi memang harus diakui bahwa PAN jauh lebih bandel dibanding PDIP," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo. 

Keputusan tentu ada di tangan Jokowi. Apakah akan mendengar 'bisikan' PDIP dan benar-benar mengusir PAN demi mengejar ambisi di Pilpres 2019? (dtk)



Subscribe to receive free email updates: