Dalam Hal Utang, Pemerintah Jokowi Selalu Salahkan Penguasa Terdahulu

Loading...


Pemerintahan Joko Widodo kerap kali menyalahkan pemerintahan terdahulu atas masalah-masalah ekonomi Tanah Air. Mulai dari pengalokasian subsidi Bahan Bakar Minyak hingga utang yang melonjak saat ini.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pernah mengatakan pemerintahan SBY lambat mendukung pertambangan Tanah Air.


Pemerintah SBY agak terlambat meng-endorse dan baru dimulai saat pemerintahan terakhir, sehingga momentumnya pada saat ekonomi dunia melambat dan buat komplikasi. Yang namanya hasil smelter, itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik," kata Darmin.

SBY pun tak tinggal diam. Dia meminta pemerintahan Jokowi untuk fokus bekerja, tak perlu lagi memikirkan masalah-masalah masa lalu dan menyalahkannya.



"Hingga saat ini, SBY & Pemerintahan SBY masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa. *SBY*," tulis SBY di akun resminya @SBYudhoyono.

SBY mengatakan, berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan pemerintahan SBY oleh penguasa saat ini. Atau, kata dia, semuanya akibat kesalahan pemerintahan SBY. Bahkan menurut dia, sikap dan pernyataan yang salahkan SBY juga datang dari mereka yang dulu pernah bertugas bersama pihaknya di pemerintahan.

"Saya harap yang dulu pernah bertugas bersama saya agar sabar. Jika dulu (10 tahun) kita bisa bersabar, Insya Allah sekarang pun bisa," curhat dia.



Utang

Presiden Joko Widodo diwariskan utang besar saat diangkat menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, sebelum Jokowi menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 2.700 triliun.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah Jokowi-JK harus membayar bunga utang sebesar Rp 250 triliun per tahun. Sehingga, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka utang RI bertambah Rp 750 triliun.

"Jadi sebenarnya utangnya kecil sekali pemerintah ini. Inilah yang musti dijelaskan kepada publik, ketika beliau menjadi presiden, utangnya itu Rp 2.700 triliun. Kemudian, setiap tahunnya harus membayar utang enggak ngapa-ngapain saja selama tiga tahun sudah menjadi Rp 750 triliun. Nah, tinggal dijumlahkan saja," ujarnya di Istana Negara, Senin (24/7).

Untuk itu, Jokowi meminta para menteri dalam Kabinet Kerja untuk melakukan penghematan anggaran tahun depan. Apalagi, kata Pramono, 2018 sudah memasuki tahun politik.

"Presiden dalam arahannya meminta para menteri untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini. Dan kami meyakini bahwa tahun 2018, kalau pertumbuhan ekonomi semuanya bisa dijaga akan tumbuh 5,3 hingga 5,4 persen," katanya.

Pramono menambahkan Presiden Jokowi menginginkan anggaran tahun depan akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi gini rasio.

"Jadi fokusnya tetap di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan kemudian juga yang berkaitan dengan kementerian/lembaga supaya menjaga disparitas itu mengecil gini rasionya," pungkasnya. 


Sumber: Merdeka
loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...