KSHUMI: Perppu Ormas Jadi UU, Lanjutkan Perjuangan Politik

Loading...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI rencananya Senin (21/8) besok mengakhiri masa resesnya dan memulai masa persidangan yang baru. Sejumlah agenda penting telah menunggu para wakil rakyat itu, salah satunya adalah rapat pembahasan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
“Diduga besok, Senin (21 Agustus 2017) DPR akan rapat membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat,” kata Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan.,M.H. melalui rilisnya, Minggu (20/8).
Menurut Chandra, jika DPR menggunakan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan penghitungan suara fraksi, maka di atas kertas, Perppu dipastikan akan menjadi Undang-undang (UU).
“Karena pembahasan perppu dihitung dari fraksi. Misalnya Fraksi yang dukung perppu 6, yang tolak 4. Maka dipastikan perppu jadi UU,” ujarnya.
Chandra pun menjelaskan, jika Perppu telah disahkan menjadi UU maka seluruh permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan akan ditolak oleh MK. Dan para pemohon akan diminta mengajukan ulang.
“Karena objeknya sudah berubah menjadi UU, dan harus mengajukan ulang dengan objek UU,” jelasnya.
KSHUMI menilai, jika benar Perppu Ormas menjadi UU, maka tindakan pemerintah akan mendapat legitimasi yang lebih besar. Dan hal tersebut, kata Chandra, akan membuat kekuatan hukum selalu kalah dengan kekuatan politik.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada siapa pun yang menolak Perppu Ormas untuk melanjutkan perjuangan politiknya.
“Kekuatan hukum selalu saja kalah jika dihadapkan dengan kekuatan politik. Hukum adalah produk politik, sehingga perjuangan penolakan perppu tidak boleh melupakan perjuangan politik,” pungkas Chandra. (swa)


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...