Riset Lakpesdam NU: Pelarangan Minuman Beralkohol Membuat Minuman Oplosan Bermunculan

Loading...

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU DKI Jakarta bekerjasama dengan Pusat Penguatan Otonomi Daerah (PPOD) melakukan riset mengenai perilaku konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja Jabodetabek.
Riset yang dilakukan selama enam bulan menemukan adanya pelanggaran Permendag tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol oleh para pedagang.
Kepala Departemen Peneliti Lakpesdam PWNU DKI Jakarta, Abdul Wahid Hasyim, menjelaskan dalam Permendag itu, pemerintah melarang penjualan minuman berakohol golongan A di mini market dan toko pengecer lainnya.
Di sisi lain, sulitnya mendapatkan alkohol golongan A membuat peredaran minuman oplosan meningkat dan dapat diperoleh di warung-warung tertentu di pinggir jalan. Hal ini jugalah yang membuat anak-anak dibawah umur dapat membelinya.

“Minuman beralkohol oplosan sangat mudah diperoleh dan tanpa pengendalian. Dari jumlah responden yang sering konsumsi alkohol, 71,5 persen responden mengaku membeli oplosan di warung jamu. Sisanya di warung kelontong 14,3 persen, dan melalui perantara 7,1 persen,” ungkap Abdul Wahid dalam diskusi bertajuk “Kenakalan Remaja di Jabodetabek” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).
Wahid menambahkan, warung jamu menjadi pilihan utama responden karena mudah diakses, jarang ada razia, dan ada hampir di setiap sudut jalan dan gang. Dari hasil riset, ternyata terdapat fenomena lainnya yang cukup mencengangkan, yaitu, jumlah responden di bawah umur yang tetap mengkonsumsi minuman berakohol oplosan ternyata cukup tinggi, yaitu 65,3 persen.
Menurut Wahid, tingginya responden dibawah umur yang mengonsumsi minuman beralkohol karena informasi mengenai bahaya oplosan belum diterima dengan baik oleh masyarakat, termasuk juga edukasi dan informasi yang benar mengenai minuman beralkohol.
“Ini yang sangat memprihatinkan. Padahal kebanyakan mereka yang mengkonsumsi minuman tersebut tergolong masih remaja, masih usia sekolah, baik yang sekolah di SMP dan SMA,” ujarnya.
Lebih lanjut Wahid menjelaskan hasil riset ini akan diberikan kepada pemerintah, khususnya dalam membuat kebijakan erkait pengendalian minuman beralkohol.
Menurutnya, pemerintah harus fokus pada produksi, distribusi dan pengawasan penjualan minuman beralkohol dan bukan sebatas pelarangan. Disamping itu, edukasi dan informasi yang jelas mengenai larangan konsumsi minuman beralkohol untuk umur dibawah 21 tahun, bahaya konsumsi alkohol secara berlebihan serta sosialisasi kepada pelaku usaha agar menunjukkan KTP bagi konsumen yang membeli minuman beralkohol juga perlu terus dijalankan.
“Karena itu tadi, pelarangan minuman beralkohol berdampak pada munculnya minuman oplosan, dan itu lebih berbahaya karena tidak memenuhi standar kesehatan melalui registrasi BPOM. Jadi seluruh stakeholder harus terlibat disini, pemerintah bekerjasama dengan pelaku usaha, dan keluarga juga wajib memberikan edukasi mengenai bahaya minuman oplosan dan bahaya konsumsi alkohol yang berlebihan,” tutup wahid.
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan dan melibatkan 327 responden remaja usia antara 12 – 21 tahun.
Survei dilakukan pada bulan Februari – Maret 2017 melalui survei saintifik dengan mendasarkan penarikan sampel sesuai kaidah Probability Sampling dengan metode penarikan sampel acak sederhana.
Responden dipilih secara random bertingkat, pengacakan kecamatan, kelurahan, dan Rukun Tetangga (RT). Dengan tingkat kepercayaan 94,5 persen dan margin of error 5,2 persen. [zul/rmol]


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==