Amnesty Internasional: Setop Rencana Pembubaran Ponpes Ibnu Masud

Loading...


Ratusan santri Pondok Pesantren Ibnu Masud, Bogor, Jawa Barat terancam kehilangan pondoknya pada 17 September 2017 mendatang. Ibnu Masud adalah tempat belajar hafalan Quran yang banyak memfasilitasi anak tidak mampu dan terpinggirkan telah dianggap sebagai sarang teroris dan dituding mengajarkan tindakan terorisme.
“Perasaan tidak adil terhadap tindakan pemerintah dan trauma yang mendalam dikhawatirkan akan muncul pasca pembubaran,” kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, di Jakarta, Jumat (15/9).
Oleh karenanya, Tim Advokasi Pondok Pesantren Ibnu Masud yang terdiri dari beberapa organisasi hak asasi manusia, menolak pembubaran pesantren Ibnu Masud.
Dipicu oleh peristiwa pembakaran umbul umbul merah putih oleh salah seorang pendamping santri (MS) pada tanggal 16 Agustus 2017, atas desakan massa dan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) akhirnya tiga orang pengurus menandatangani pernyataan akan membubarkan pesantren pada tanggal 17 September 2017.
Tim Advokasi Ponpes Ibnu Masud telah mendalami peristiwa tersebut dan berpendapat bahwa tindakan individu di luar sepengetahuan pengurus ponpes tidak bisa diganjar oleh hukuman kolektif kepada seluruh guru dan murid berupa pembubaran pesantren.
“Terlebih MS telah mengakui kesalahannya dengan alasan khilaf karena kondisi psikologis dan memang merasa kecewa dengan pemerintah karena banyaknya ketidakadilan, korupsi, pembakaran pencuri ampli, dan lain lain,” ungkap Usman.
Usman mengatakan, tim advokasi juga telah mencermati bahwa pasal perusakan bendera yang dikenakan pada MS adalah keliru karena umbul-umbul tidak memenuhi kualifikasi bendera sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.
Untuk itu, instrumen HAM Internasional tidak memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan upaya-upaya pemidanaan dalam suatu konsep “penghinaan, penodaan atau pencemaran” karena semua itu adalah suatu simbol abstrak.
“Terduga pelaku pembakaran umbul-umbul seharusnya hanya diancam pasal pidana umum, seperti pengrusakan barang milik orang lain atau publik,” ujar Usman.
Selain itu, kata Usman, Tim Advokasi juga berpendapat bahwa kesepakatan tiga orang pengurus untuk membubarkan pondok pesantren adalah cacat hukum sehingga pembubaran dianggap tidak pernah ada.
“Pertama, perjanjian dibuat dengan paksaan. Kedua, ketiga orang pengurus yang menandatangani perjanjian bukanlah subjek hukum yang sah untuk pembubaran pondok pesantren atau yayasan,” tegas Usman.
Apalagi sebagai anggota konvenan internasional hak-hak sipil dan politik, tambah Usman, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak tiap-tiap orang untuk bebas berekspresi, berserikat, berpikir, berkeyakinan serta beragama.
“Hak-hak inilah pula diratifikasi dan dijamin oleh Konstitusi Indonesia,” tukasnya.
Usman juga mengungkapkan, selama sebulan pasca peristiwa 16 Agustus 2017 itu, pengurus ponpes berkali-kali didatangi kepolisian, TNI, perwakilan Kemenag, Lurah, Camat dan berbagai institusi lain yang mengingatkan pembubaran.
Dikatakan dia, Litbang Kemenag juga melakukan survei yang tendensius mengarah kepada kesimpulan pesantren merupakan tempat mengajarkan sistem ekstrim dan kekerasan. Selain itu, lanjut Usman, terdapat juga intimidasi yang berusaha memancing tindakan emosional dari penghuni pesantren.
“Terdapat juga ancaman pengerahan massa kembali untuk pembubaran pesantren Ibnu Masud pada tanggal 17 September 2017,” ungkap Usman.
“Kami terus prihatin melihat aparat kepolisian Indonesia terus menerus mudah untuk didikte oleh tekanan massa yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM terhadap individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas rentan,” lanjutnya.
Menurut Usman, baik instrumen HAM Internasional maupun ketentuan hukum positif Indonesia mewajibkan seluruh aparatur Polri untuk menjamin semua hak asasi manusia yang melekat di setiap WNI.
“Dengan peristiwa ini, Polri terus menambah panjang daftar ketidakmampuaan mereka dalam melindungi hak-hak asasi warga karena adanya tekanan massa,” tandasnya. (swa)


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...