Jasmerah: Ketika SBY Memilih Mundur…

Loading...

Pemerintah yang ideal adalah pemerintah yang satu suara, satu langkah, satu tindakan, di mana Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan berperan sebagai dirigen atau konduktor dalam suatu orkestra, yang memimpin para anak buahnya agar bisa memainkan musik yang harmonis dan indah didengar.
Jika ada satu pemain alat musik yang tidak mentaati arahannya, peniup terompet yang terlalu bersemangat meniup terompetnya sehingga terlalu nyaring misalnya, maka sudah seharusnya seorang konduktor bertindak dengan tegas. Namun jika selama permainan masih berlangsung dan seorang konduktor diam saja, berarti permainan itu memang rancangan atau skenarionya. Demikian pula dengan sebuah pemerintahan.
Dalam sejarah Indonesia kontemporer, di era reformasi, ada sebuah peristiwa penting yang sedikit banyak melukiskan hubungan antara Presiden dan bawahannya, katakanlah seorang menteri. Kita bisa berkaca pada peristiwa antara Presiden Megawati dengan Menkopolhukam SBY. Dimana ketika itu Megawati berkuasa dan ketika Megawati melihat ada “ketidaksesuaian” di matanya mengenai sosok bawahannya yang bernama SBY, maka Mega pun mengambil sikap tegas dengan mengucilkannya dan kemudian SBY yang akhirnya “tahu diri” memilih untuk mundur sebagai menterinya.Dalam buku Profesor Tjipta Lesmana MA., berjudul “Dari Soekarno Sampai SBY Intrik & Lobi Politik Para Penguasa, di halaman 303, Prof Tjipta menulis:
…jauh sebelum Pilpres 2004, Presiden Megawati diam-diam melakukan semacam investigasi tentang keinginan dan kesiapan sejumlah pembantunya untuk terjun dalam pesta demokrasi itu. Ketika itu sejumlah menteri sudah santer disebut-sebut bakal mencalonkan diri. Mereka antara lain SBY, Yusril Ihza Mahendra, Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla. Investigasi ini juga tampaknya juga dilakukan Mega untuk mencari pasangan cawapres.
Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang ditanya Megawati mengaku menjawab apa adanya, dia siap dicapreskan PBB. Apakah dirinya akan berpasangan dengan SBY, Yusril menjawab tidak.
Berbeda dengan Yusril, SBY selalu mengelak menjawab secara eksplisit setiap kali ditanya wartawan. Dengan diplomatis, SBY selalu menjawab, ia masih berkonsentrasi pada pelaksaan tugasnya sebagai Menko Polkam.
Memasuki 2004 wajah SBY sering tampil di layar televisi, terkait program sosialisasi pemilu 2004. Oleh sebagian kalangan, tayangan itu dinilai kampanye terselubung SBY. Program ini kemudian distop KPU karena banyak protes. Megawati dan kubunya rupanya menaruh curiga pada manuver SBY.

“Sumber penulis menuturkan, yang membuat Megawati kesal, bercampur galau, adalah sikap SBY yang dinilai tidak jantan, yakni tidak mau jujur ketika ditanya presiden apakah ia hendak mencalonkan diri. Kalau saja SBY mengambil sikap seperti Yusril, persoalan mungkin menjadi lain: sejak awal Megawati pasti akan meminta SBY meninggalkan kabinet; sama halnya dengan Yusril. Namun SBY selalu menunjukkan sikap yang ambivalen, Megawati pun menggunakan taktik lain. Secara sistematis dan diam-diam dia mengucilkan SBY dari kabinet,” tulis Prof Tjipta di halaman 305.
Pengucilan itu dilakukan dengan tidak melibatkan SBY dalam sidang kabinet terkait bidang tugasnya. Ketika isu SBY dipinggirkan ini mencuat, Mega sudah mencium aroma politik SBY. Muncul pula pernyataan Taufiq Kiemas yang emosional, mengecam sikap SBY yang dinilai “seperti anak kecil”.
“Dia menjadi Menko Polkam kan diangkat Presiden. Karena itu mestinya dia lapor ke Presiden, dia mau mencalonkan diri sebagai capres,” komentarnya.
Konflik SBY-Mega berakhir ketika pada 11 Maret 2004, SBY mundur sebagai Menko Polkam. Dua hari setelah mundur, SBY langsung berkampanye untuk Partai Demokrat di Banyuwangi, Jawa Timur. Tentunya, kampanye ini tak mungkin dilakukan mendadak alias telah disusun jauh hari, saat dia masih menjabat sebagai pembantu Megawati.
“SBY dianggap pengkhianat. Menikam dia (Mega-red) dari belakang! Enggak gentle,” ucap Roy Janis (halaman 289). Roy adalah tangan kanan Mega yang kini berseberangan dengan Mega dan mendirikan PDP.

“SBY dianggap menelikung dia. Mengkhianati dia,” kata Laksamana Sukardi, orang kepercayaan Mega yang kini satu gerbong dengan Roy.
Menurut Roy, kegusaran dan kebencian Mega terhadap SBY bahkan diartikulasikan dalam rapat DPP PDIP. “Kalau orang lain, Amien Rais presiden, Wiranto presiden, siapalah, saya datang. Tapi, kalau ini (SBY), saya enggak bisa, karena dia menikam saya dari belakang!” begitu kata Mega di rapat pimpinan DPP PDIP sebagaimana ditirukan Roy.
Alhasil, saat SBY membacakan sumpah presiden pada 20 Oktober 2004, Mega memilih berkebun dan membaca buku di kediamannya di Kebagusan, Jaksel, tak memenuhi undangan pengambilan sumpah.

Kronologi Konflik SBY-Mega
Akhir 2003: Santer beredar isu Menko Polkam SBY akan maju dalam Pilpres 2004. SBY sering muncul dalam iklan di TV untuk sosialisasi pemilu. Karena banyak protes, KPU menghentikan tayangan itu. Kubu Mega mencium ‘aroma politik’ SBY dan mengucilkannya.
1 Maret 2004: Sesmenko Polkam Sudi Silalahi menyatakan, SBY merasa dikucilkan oleh Presiden Megawati dengan tidak dilibatkan dalam pembahasan tentang PP Kampanye Pejabat Tinggi Negara. Istana menjawab, saat itu SBY ada di Beijing. ‘Perang mulut’ kedua kubu pun dimulai. Taufiq Kiemas menyebut SBY ‘jenderal kok kayak anak kecil’.
9 Maret 2004: SBY mengirim surat pada Megawati, isinya konsultasi tugasnya sebagai Menko Polkam. Mega tak membalasnya.
11 Maret 2004: SBY mengirim surat pada Megawati, mengundurkan diri sebagai Menko Polkam.
13 Maret 2004: SBY berkampanye di Banyuwangi untuk Partai Demokrat.
16 September 2004: ‘Debat capres’ di televisi. Mega berpesan pada panitia bahwa tidak ada acara jabat tangan antar sesama capres.
5 Oktober 2004: Hari TNI ke-59, Presiden Megawati berpesan agar semua pihak legowo menerima hasil pilpres. Mega meneteskan air mata.

Saat itu KPU telah mengumumkan bahwa pemenang pilpres adalah SBY. SBY hadir dalam HUT TNI itu dan menjadi ‘bintang lapangan’. Tempat duduk SBY dan Mega diatur sedemikian rupa sehingga keduanya tidak berjumpa.
20 Oktober 2004: SBY membacakan sumpah presiden. Mega yang diundang menolak datang dengan alasan agar khusyuk mendoakan acara SBY itu berjalan lancar. Faktanya, Mega memilih berkebun dan membaca buku di rumahnya di Kebagusan, Jaksel.
20 Oktober 2004 sore: Mega mengundang warga sekitar dan kader PDIP untuk buka puasa di Kebagusan. “Saya katakan, kita bukan kalah (dalam pemilu), tapi kurang suara. Jangan merasa kita kalah, kita hanya kekurangan suara!” pidato Mega kala itu.
Saat Mega bertanya apakah kader PDIP siap merebut kembali ‘kursi’ yang lepas itu, hadirin menjawab, “Siaaap!”
Tahun 2005: Indonesia menjadi tuan rumah Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika. Presiden SBY mengutus Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro untuk menyampaikan undangan pada Mega, sebab Purnomo dinilai dekat dengan Mega. Mega menolak menerima Purnomo.
***
Itulah sekelumit kisah tentang peristiwa mundurnya SBY yang memang memiliki niat menjadi capres dalam pilpres mendatang di zamannya, dari jabatan Menkopolkam, walau awalnya tidak mengakui. Mega memang keliatan ngotot dalam hal kepentingannya. Mega tidak segan-segan menegur bahkan memecat anak buahnya yang dianggap tidak seirama dengannya. Dan Jokowi yang juga pegawai dari PDIP ikut mewarisi sikap Megawati. Dalam kasus Rizal Ramli, Jokowi telah menunjukkan hajatnya dengan memanggil yang bersagkutan yang tengah siaran langsung ILC di TV One dan memecatnya.
Dan sekarang, ketika kita melihat manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo akhir-akhir ini, yang seolah-olah anti-mainstream dari warna kebijakan kabinet kerja-nya Jokowi, kita melihat ada harapan umat atas perubahan dari hal ini. Namun sangat aneh. Sangat-sangat aneh. Kenapa melihat hal ini Jokowi masih diam saja dan santai-santai saja. Beda perlakuannya terhadap Rizal Ramli di mana Jokowi langsung mendepaknya. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar.

Sikap Jokowi yang tetap nyantai seakan mengirim pesan kepada kita semua jika semua yang terjadi akhir-akhir ini memang merupakan bagian dari permainannya sendiri menghadapi pilpres 2019. Bagian dari skenarionya. Apalagi Jokowi yang warna pemerintahannya sangat intim dengan rezim komunis RRC juga ikutan nonton bareng film G30S/PKI. Ini tentu menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan seperti Suharto, Jokowi pun memanfaatkan isu sensitif ini sebagai kendaraannya menuju 2019, untuk menarik simpati umat. Karena pencitraan gaya lama sudah tidak laku lagi tentunya.
Menghadapi Pilpres 2019 Jokowi tidak akan bisa mengandalkan pencitraannya lagi yang dikesankan sederhana dan merakyat seperti pilpres 2014 lalu. Adalah bunuh diri dan kekonyolan jika menghadapi Pilpres 2019 mendatang, Jokowi masih mengumbar janji janji bombastis, seperti janji tidak akan ngutang, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, janji berdikari, dan janji lainnya. Pasti Rakyat banyak akan menertawainya. Dan Jokowi sangat sadar diri. Sebab itu, menghadapi Pilpres 2019, Jokowi menyiapkan satu episode drama baru yang nanti diharapkan bisa mempertahankan kursi kekuasaannya yang memang empuk.
Kini kita akan lihat, bulan-bulan mendatang, apakah Jenderal Gatot memang menjadi bagian dari  permainannya Jokowi atau memang memiliki langgam permainannya sendiri? Kita lihat saja nanti,  dan kita tentunya berharap apapun takdirnya nanti yang kita inginkan adalah yang terbaik buat Umat Islam. Yang tidak lagi menjadikan umat Islam sebagai pendorong mobil yang mogok, yang setelah mobil itu berjalan, umat Islam ditinggalkan. Makaru wa makarallah. Sebaik-baiknya rencana, adalah rencana Allah!  [rd]


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...