Jika diplomasi untuk Rohingya tak mempan, ASEAN harus gelar KTT darurat

Loading...

residen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan masyarakat dunia hampir hilang kesabaran menunggu aksi nyata peraih Nobel Perdamaian sekaligus Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dan pihak militer untuk segera menghentikan kekerasan terhadap Etnis Rohingya. Hal ini mengingat pernyataan Suu Kyi belum lama ini tidak secara jelas menyinggung keselam

atan bagi warga Rohingya.

"Hingga hari ini kami masih mendapatkan kabar bahwa pembakaran rumah-rumah warga Rohingya masih berlangsung, korban jiwa juga masih berjatuhan, ini sangat menyedihkan karena telah berlangsung lebih dari 2 pekan dan tidak ada tindakan nyata dari Pemerintah Myanmar", jelas Sohibul Iman dalam sebuah pernyataan, kemarin.

Menurut Sohibul Iman, langkah diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi patut diapresiasi dan didukung. "Langkah soft diplomacy ini perlu ada timeline untuk bisa dievaluasi sudah seberapa jauh bisa menghentikan tindak kekerasan yang terjadi," ujar pria kelahiran Tasikmalaya 52 tahun lalu ini."Jika dalam waktu dekat tindak kekerasan masih tetap berlangsung, perlu ada langkah lanjutan yang lebih kuat. Ini harus ditempuh supaya Naypyidaw memahami konsekuensi yang mereka hadapi bisa sangat berat jika tidak segera menghentikan kekerasan", tegas Sohibul Iman.

Ia menyatakan salah satu langkah lanjutan yang lebih kuat adalah dengan segera digelar KTT Darurat ASEAN.

"Kami harap Pak Jokowi bisa mengambil inisiatif, melakukan hotline kepada seluruh kepala negara di ASEAN untuk mengajak segera digelar KTT Darurat ASEAN. Jika perlu Indonesia bisa bertindak sebagai tuan rumah", jelas Sohibul Iman.

Sohibul Iman juga menjelaskan PKS melalui Crisis Center for Rohingya (CC4R) saat ini secara intensif terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap perkembangan situasi di Rohingya.
Upaya pemerintah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah Indonesia sudah berupaya maksimal memberikan perhatian dan melakukan berbagai langkah untuk membantu warga Rohingya di Myanmar.
Selain mengutus Menteri Luar Negeri untuk menggalang negara-negara ASEAN, menggalang negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan negara-negara Eropa untuk Rohingya, langkah konkret yang dilakukan, kata dia, termasuk memberikan bantuan untuk mengurangi beban pengungsi Rohingya sehingga harus dipahami sebagai upaya pemerintah membantu warga Rohingya secara maksimal.
Bagaimanapun, kata dia, bangsa Indonesia merasa senasib dan sepenanggungan dengan apa yang dirasakan saudara-saudara di Rohingya, baik sebagai sesama muslim maupun sesama warga negara.

"Artinya, pemerintah sudah maksimal. Jangan kemudian dibelokkan, digoreng, seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa," kata mantan sekretaris jenderal (sekjen) parpol berlambang kepala banteng itu.
Situasi terkini

Sekitar 270.000 warga Rohingya telah mencari perlindungan ke Bangladesh dalam dua pekan terakhir menurut badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pada Jumat mengumumkan lonjakan dramatis jumlah pengungsi yang menyelamatkan diri dari kekerasan di Rakhine State, Myanmar.

Satu kelompok hak asasi manusia mengatakan citra-citra satelit menunjukkan sekitar 450 bangunan telah dibakar di satu kota kecil Myanmar yang kebanyakan penghuninya Rohingya dalam apa yang disebut minoritas Muslim itu sebagai upaya untuk mengusir mereka.

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (U.N. High Commissioner for Refugees/UNHCR) menyatakan estimasi jumlah Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh sejak kekerasan meletus di Myanmar pada 25 Agustus telah meningkat dari 164.000 pada Kamis, setelah para pekerja bantuan menemukan kelompok-kelompok besar di perbatasan.

"Kami mengidentifikasi lebih banyak orang di daerah-daerah berbeda yang tidak kami ketahui sebelumnya," kata Vivian Tan, juru bicara UNHCR, menambahkan bahwa penghitungan ganda bisa saja terjadi.

"Jumlahnya sangat mengkhawatirkan - ini sungguh berarti kami harus meningkatkan respons dan bahwa situasi di Myanmar harus segera diatasi," katanya.

Orang-orang Rohingya mulai kembali mengungsi dua pekan lalu setelah pemberontak Rohingya menyerang pos-pos polisi di Rakhine State, memicu serangan balasan militer yang menyebabkan sedikitnya 400 orang tewas.

Amerika Serikat, pendukung utama pemimpin pemerintahan sipil Muanmar Aung San Suu Kyi yang berkuasa di Myanmar sejak tahun lalu, menyatakan bahwa ada keterbatasan pasukan keamanan dan pemerintah Myanmar dalam mengatasi situasi itu.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyampaikan keterangan singkat mengenai kekerasan di Myanmar ke Dewan Keamanan PBB pada Jumat. Rusia dan Cina tidak mengirim diplomat mereka menurut orang yang ada dalam pertemuan itu.

Myanmar menyatakan bergantung pada China dan Rusia untuk melindungi mereka dari kritik Dewan Keamanan.


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...