OJK Salahkan Masyarakat Soal Kasus Investasi Ilegal

Loading...


Masyarakat diimbau tidak membeli produk investasi ilegal. Sebab bila sampai terjadi kerugian akibat ditipu, termasuk dalam kasus bisnis umroh First Travel, negara memastikan tidak akan mengganti kerugian korbannya.
Perlu diketahui bahwa semua bentuk investasi atau bisnis pasti ada risiko merugi.Tetapi kerugian yang timbul akibat penipuan ini yang menjadi masalah. Di sinilah, peran pengawasan negara, dalam kasus ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipertanyakan publik.
Menanggapi masalah itu, Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing, menegaskan, pemerintah tidak akan menanggung kerugian akibat investasi ilegal karena hal tersebut tidak ada dasar hukumnya.
“Penyelenggaraan negara ini berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila ada kerugian yang terjadi akibat investasi ilegal maka pemerintah tidak akan menanggung,” kata Tongam ditemui dalam lokakarya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9) yang dikutip Antara.
Tongam mengatakan, terdapat tren di masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal kemudian meminta agar ganti rugi dapat ditangani oleh pemerintah. “Pemerintah itu tidak akan menalangi uang orang-orang yang investasi ilegal, karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada regulasi yang mengatur pemerintah mengganti, misalnya, uang First Travel,” ucap Tongam.
Terkait dengan kasus First Travel, Tongam mengatakan semua pihak ada baiknya menghormati dan menunggu proses peradilan yang sedang berjalan. “Bareskrim sudah menyita aset-asetnya, sehingga nanti pengembalian asetnya tergantung pada putusan pengadilan,” kata Tongam
Ia menjelaskan, nasabah sudah memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga. Apabila tidak berhasil perdamaiannya, maka First Travel dapat berujung pailit. “Saat ini yang perlu dilakukan adalah menghormati proses hukum dari First Travel,” ucap Tongam.
Tongam menegaskan, Satgas Waspada Investasi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memitigasi risiko kerugian masyarakat dan memanggil perusahaan-perusahaan biro perjalanan umrah yang terindikasi melakukan kegiatan bisnis semacam First Travel. “Ada biro perjalanan yang tidak ada izin, namun melakukan kegiatan umrah dengan menginduk pada yang mempunyai izin. Ini yang perlu ditertibkan,” kata Tongam.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Din Syamsuddin menyesalkan peristiwa penipuan yang dilakukan biro perjalanan umroh dan haji, First Travel yang mengorbankan hampir 60 ribu jamaah dan menimbulkan kerugian hingga Rp 1 triliun.
“Kalau sampai sekian bulan seperti itu saya mempertanyakan, dimana pengawasan negara dan pemerintah. Selain kepada pemiliknya, semua tersangka harus dimintai pertanggung jawaban,” ujar dia.
Menurutnya pemerintah jangan sampai lepas tangan dalam menghadapi kasus ini. Din mengatakan kedepannya tanggung jawab yang diberikan tidak hanya secara legal, formal dan yuridis tetapi juga secara moral. “Nah ini lemahnya pengawasan dalam kehidupan bernegara ini karena ada budaya pembiaran dan permisif,” ujarnya. (swa)


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...