Pakar Nilai UU KPK Perlu Direvisi

Loading...

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan kewenangan KPK saat ini perlu diperketat melalui revisi undang-undang. Pasalnya beberapa kewenangan KPK saat ini dinilai tidak komprehensif dengan undang-undang.
"Ya revisi terhadap undang-undang KPK, mari kita atur seluruh SOP yang ada dan dituangkan dalam undang-undang," kata Margarito kepada INILAHCOM, Minggu (10/9/2017).
Adapun kewenangan atau SOP yang dimaksud Margarito diantaranya seperti kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Seharusnya penyadapan dilakukan jika ada perintah pengadilan.
Kemudian terkait penyidik KPK apakah direkrut oleh KPK sendiri atau berasal dari instansi lain. Selain itu terkait pemeriksaan saksi. Menurut Margarito saksi hanya boleh diperiksa jika didampingi oleh penasihat hukum.
"Sekarang ini kan Pansus Angker sudah temukan, jadi itu saja yang di beberkan dan itu saja yang dipakai dasar untuk merekomendasikan ada perubahan terhadap undang-undang KPK," pungkasnya. [inilah]


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...