BPK Temukan 14.997 Permasalahan yang Rugikan Negara Rp 27,39 T

Loading...

BPK Temukan 14.997 Permasalahan yang Rugikan Negara Rp 27,39 T
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mengungkapkan, delapan kementerian/lembaga memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualaian (WDP) dan enam lainnya disclaimer. BPK juga menemukan 14.997 permasalahan senilai Rp 27,39 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2017.
Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada DPR, di Jakarta, pada Selasa (3/10).
Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 14.997 permasalahan itu, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan total nilai Rp25,14 triliun. Selain itu, 164 (1%) permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.
Temuan BPK itu merupakan kesimpulan dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Rinciannya, 645 Laporan Keuangan, 9 Laporan Kinerja, dan 33 Laporan dengan tujuan tertentu.
Sebagian kesimpulannya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 74 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Sementara delapan LKKL memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Sisanya, enam LKKL mendapat opini tidak menyatakan pendapat.
Delapan LKKL yang menerima WDP ialah Badan Informasi Geospasial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pemilihan Umum, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Adapun enam LKKL dengan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Keamanan Laut, Badan Ekonomi Kreatif, Komnas HAM, dan TVRI.
Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK mencatat opini WTP diberikan untuk 91 persen pemerintah provinsi, 66 persen pemerintah kabupaten dan 77 persen pemerintah kota. Hasil ini melampaui target BPK.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar menyatakan mayoritas temuan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam audit selama semester I 2017 itu terkait pendataan aset.
“Biasanya asetnya belum tercatat dengan baik,” kata Bahrullah di Kantor BPK RI, Jakarta, pada Selasa (3/10) yang dikutip media.
Menurut dia, BPK sudah memberikan koreksi ke setiap lembaga obyek audit agar tidak terjadi dampak negatif akibat temuan tersebut . Namun, baru sekitar 69 persen lembaga melaksanakan rekomendasi itu.
“Seharusnya (semua) sudah menindaklanjuti laporan itu. Kalau nggak salah, ada yang bertahun-tahun, mungkin harus ada regulasi baru,” kata dia. (mo)


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...