Cina, Rezim Jokowi Dan Neoliberal Otoritarian

Loading...

Ekonomi ala komunisme yang dulu diagung-agungkan di masa Mao Zedong menguap begitu saja di udara ketika kelompok reformis berkuasa di Cina (Deng Xiaoping dkk). 


Baik pemimpin maupun rakyat Cina sudah tak berbicara lagi tentang ekonomi ala komunisme. Komunisme tinggal sebutan, sudah tidak ada lagi yang mempercayainya, termasuk pemimpin Partai Komunis Cina (PKC). 


Komunisme tidak bisa membawa kemajuan, tak mampu membangun pertumbuhan ekonomi yang stabil, birokrasi terlalu berbelit-belit, ide-ide dan gagasan-gagasan baru tak muncul sehingga jumud dan buntu.


Kalangan reformis Cina di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, semenjak tahun 1979 melakukan reformasi ekonomi. Cina membuka diri terhadap perdagangan luar negeri, investasi asing dan pasar bebas. 


Akhirnya tak terelakkan lagi Cina masuk dalam pusaran ekonomi neoliberal seperti yang berlaku di Inggris, AS dan belahan dunia lainnya. Tetapi memang uniknya ekonomi neoliberal Cina dikemas dalam pengelolaan politik yang otoritarian sentralistis layaknya sebuah negara komunis. Gabungan ekonomi politik ini, saya menyebutnya dengan istilah Neoliberal Otoritarian


Reformasi ekonomi Cina ini akhirnya membuahkan hasil dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia, dengan rata-rata GDP hingga tahun 2008 sebesar 10%. Kondisi di atas yang menurut saya menjadikan Cina menjadi magnet buat Indonesia di masa rezim Jokowi. Walau saat ini, kondisi ekonomi Cina mengalami perlambatan karena pengaruh krisis global, tetapi Cina tetap menjadi raksasa ekonomi dunia.


Yang menarik lagi menurut saya adalah pola pengelolaan negara antara rezim Jokowi dan Cina juga hampir sejenis yaitu Neoliberal Otoritarian. 


Partai Komunis Cina

Pada aspek ekonomi, Jokowi sejak awal pemerintahannya telah mencanangkan ekonomi yang neoliberal. Dan dalam implementasinya betul-betul nyata, investasi asing dibuka lebar-lebar, terjun dalam pasar bebas dan penghapusan subsidi bagi rakyat. 


Sedangkan pada aspek politik nampak jelas rezim Jokowi bertindak otoriter. Pihak-pihak yang menentang kebijakan neoliberalnya maka bersiaplah untuk dibubarkan dan dikriminalkan dengan tuduhan memecah belah NKRI, intoleran, radikal dan tidak Pancasilais. Perppu Ormas pun digulirkan untuk mendukung sikap otoritariannya. Sementara kepada para pendukung kebijakan rezim maka diberikan kebebasan ngomong apa saja termasuk menebar kebencian.


Tetapi yang perlu dicatat buat Jokowi adalah rakyat Indonesia berbeda dengan rakyat Cina. Rakyat Cina mungkin tak ada keberanian untuk mengkritik dan menasehati penguasanya. Sementara rakyat Indonesia sudah terbiasa mengkritik bahkan menggulingkan kekuasaan.


Dan yang perlu dicatat lagi oleh Jokowi, rakyat Indonesia terutama umat Islam telah berada pada titik ketidakpuasan karena sering mendapat tindakan otoriter dan ketidakadilan. 


Kondisi ini dapat saja berkembang menuju titik kemarahan. Dan bila titik itu tiba biasanya tak ada satu rezim pun yang dapat bertahan dengan nyaman. Waktu yang akan membuktikan apakah Jokowi akan berubah sikap menuju kemuliaan. Atau malah terjatuh tak terhormat diganti oleh rezim baru dan bisa jadi sistem baru yang lebih baik. [MO]


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...