Kuasa Hukum: Dakwaan Alfian Tanjung Tak Sesuai Standar

Loading...

Utadz Alfian Tanjung telah disidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (4/10). Persidangan itu dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Ust. Alfian Tanjung dengan nomor dakwaan: PDM-321/Tg.Perak/07/2017 dan nomor perkara: 2664/Pid.Sus/2017/PN.Sby.

Koordinator Tim Advokasi Alfian Tanjung (TAAT), Drs. Abdullah Al Katiri, S.H, mengatakan bahwa dalam agenda pembacaan dakwaan tersebut hadir full team berjumlah enam orang dari JPU yang terdiri dari Kejaksaan Agung (Kejagung RI) dan Kejari Tanjung Perak.

Baca Juga
Ini yang Diadukan Kuasa Hukum Alfian Tanjung ke Kompolnas
TAAT Adukan Penanganan Kasus Alfian Tanjung ke Kompolnas
Koordinasi Penegak Hukum Buruk, JPU Tak Mampu Hadirkan Alfian Tanjung
“Menariknya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak pun turut hadir turun tangan secara langsung mendakwa Ust. Alfian Tanjung,” kata Al Katiri Kamis (5/10), kepda AKURAT.CO.

Al Katiri mengungkapkan, kehadiran Kajari tersebut mungkin agar tidak mengulang kekalahan sebelumnya karena dakwaan telah dibatalkan demi hukum oleh Majelis Hakim pada agenda putusan sela (6/9) lalu.

Ia mengatakan bahwa kesiapan timnya (TAAT) dalam menghadapi persidangan dengan dakwaan yang dinilai cacat hukum itu, dilanjutkan dengan pembacaan Keberatan (eksepsi) oleh TAAT pada hari Rabu (4/10) itu juga.

“Karena TAAT telah mendapatkan dakwaan baru tersebut sejak dua pekan lalu,” pungkas Al Katiri.

Ia mengatakan bahwa pihaknya mengajukan lima keberatan, di antaranya, yang pertama, dakwaan ne bis int idem karena telah diperiksa dan diputus batal demi hukum.

“Yang kedua, dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas ( obscuur lilbel) karena tidak menguraikan perbuatan pidana,” tuturnya.

yang ketiga, dakwaan salah menerapkan pasal. “Yang keempat, dakwaan tidak menguraikan unsur-unsur delik melainkan hanya menerjemahkan dari audio visual ke dalam tulisan,” uajrnya

Dan yang terakhir, kata dia, pasal yang diterapkan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis harus melalui evaluasi dan justifikasi Komnas HAM, tidak dapat  dilaporkan oleh perorangan/individual.

Al Katiri mengatakan, TAAT berkeyakinan bahwa secara argumen yuridis dan fakta hukum yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Ust. Alfian, dakwaan JPU akan diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan dakwaan batal demi hukum.

“Tentunya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tanggapan eksepsi dari JPU  pada sidang selanjutnya hari senin (9/10),” katanya menambahkan.[sumber


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...